Indonesia diminta hati-hati sikapi OPM
Jum'at, 24 Mei 2013 - 09:47 WIB
Indonesia diminta hati-hati sikapi OPM
A
A
A
Sindonews.com - Terkait keberadaan kantor gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Indonesia diminta untuk hati-hati menyikapi hal itu, sebab akan berdampak pada hubungan kedua negara yang akhirnya justru dimanfaatkan oleh gerakan separatis itu.
"Kemlu sudah memberikan sinyal kuat terhadap pemerintah Inggris terhadap reaksi pembukaan di Oxford, tapi kita juga tidak ingin pemerintah bereaksi terlalu besar sehingga bisa menarik perhatian terlalu besar," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013) malam.
Kata Mahfudz, gerakan separatis ini terus mengupayakan aksi dukungan melalui forum internasional, Ia mencontohkan pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah disampaikan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tapi sayangnya isu itu hanya ada diurutan ke 12.
"Pemerintah dan DPR akan bekerjasama dalam pendekatan diplomasi luar negeri," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, kini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tengah mengkaji cara untuk menyusun Indikator Papua Damai.
Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian terkait situasi di Papua, maka potensi gerakan separatisme dapat dihindari. Ia pun mengimbau agar Kementerian Luar Negeri dan BIN bisa bekerjasama dalam penyusunan indikator ini.
"Presiden SBY sudah menginstruksikan penyelesaian sejak 2009. Harapan kami sebelum pemerintahan SBY berakhir, sudah ada langkah penyelesaian Papua secara damai. Konsep solusi komprehensif termasuk arah dan kebijakannya," tuntasnya.
"Kemlu sudah memberikan sinyal kuat terhadap pemerintah Inggris terhadap reaksi pembukaan di Oxford, tapi kita juga tidak ingin pemerintah bereaksi terlalu besar sehingga bisa menarik perhatian terlalu besar," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013) malam.
Kata Mahfudz, gerakan separatis ini terus mengupayakan aksi dukungan melalui forum internasional, Ia mencontohkan pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah disampaikan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tapi sayangnya isu itu hanya ada diurutan ke 12.
"Pemerintah dan DPR akan bekerjasama dalam pendekatan diplomasi luar negeri," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, kini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tengah mengkaji cara untuk menyusun Indikator Papua Damai.
Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian terkait situasi di Papua, maka potensi gerakan separatisme dapat dihindari. Ia pun mengimbau agar Kementerian Luar Negeri dan BIN bisa bekerjasama dalam penyusunan indikator ini.
"Presiden SBY sudah menginstruksikan penyelesaian sejak 2009. Harapan kami sebelum pemerintahan SBY berakhir, sudah ada langkah penyelesaian Papua secara damai. Konsep solusi komprehensif termasuk arah dan kebijakannya," tuntasnya.
(lal)
