INA Digital, Mungkinkah Terwujud?
Senin, 01 April 2024 - 07:14 WIB
loading...
Indonesia akan memiliki layanan pemerintah yang sangat terintegrasi, bernama INA Digital per Mei 2024. FOTO/SINDOnews/MASYHUDI
A
A
A
BULAN depan atau per Mei 2024 nanti, Indonesia akan memiliki layanan pemerintah yang sangat terintegrasi. Namanya, INA Digital. Presiden Joko Widodo, Senin (25/3/2024) lalu sudah menetapkan deadline agar portal nasional ini benar mulai terwujud meski harus bertahap. Pada September 2024, portal nasional ditarget benar-benar beroperasi penuh, setidaknya untuk 9 layanan prioritas. Yakni layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online.
Ini tentu kabar baik sekaligus lompatan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Jika ini benar terealisasi, tentu menjadi catatan sejarah. Sebab sejak Indonesia berdiri 78 silam, baru kali ini ada layanan kepada rakyat yang terhimpun dalam satu genggaman. Bahkan sebagian mungkin bisa dilakukan cukup dalam beberapa sentuhan saja lewat telepon seluler.
INA Digital ini memang diproyeksikan sangat lengkap. Dari urusan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pangan, papan, investasi, hingga pernikahan semua bisa dilayani dalam satu aplikasi. Dengan layanan ini, masyarakat kian mudah seperti untuk urusan bayar kuliah, akses ke rumah sakit, antre periksa dokter, mendapat vaksin atau imunisasi, akses bantuan sosial, urus BPJS, hingga kartu kependudukan. Semua mudah karena keseluruhan urusan itu hanya bermodal satu kali mengisi data aplikasi, bukan malah berkali-kali seperti yang selama ini terjadi. Dalam jangka panjang, INA Digital diyakini bisa membuat birokrasi yang efisien dan efektif, dan mampu mengeskalasi pertumbuhan ekonomi.
Sederhananya, government technology (govtech) ini adalah satu layanan Indonesia yang mengurusi dari sejak masalah kelahiran, kehidupan, hingga kematian. Harapan besarnya, semua akan menjadi lebih praktis, mudah, cepat, hemat anggaran, berkeadilan, dan bebas praktik korupsi.
Namun sejatinya, INA Digital ini pun bukan rencana baru-baru amat. Ruh layanan pemerintah yang terpadu dan mengedepankan transparansi ini sudah termaktub dalam Nawa Cita atau 9 Program Perubahan untuk Indonesia yang diusung Jokowi saat maju sebagai calon presiden, satu dasawarsa silam. Pada poin 5 Nawacita, pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla bertekad membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan terpercaya. Pada periode Jokowi-Ma’ruf, satu di antara lima visi besar yang diusung juga berisi tentang reformasi birokrasi. Artinya, kesadaran untuk membangun sistem dan tata kelola pemerintah yang mudah diakses sudah muncul sangat lama. Jika berpijak dari fakta ini, tentu bisa dikatakan Indonesia justru telat merealisasikan layanan tunggal ini.
Sementara di belahan negara lain, seperti Swedia, Estonia, layanan tunggal yang terhimpun dalam satu aplikasi ini sudah menjadi hal lumrah. Bahkan di Asia, China dan India adalah di antara negara berpenduduk besar layaknya Indonesia yang lebih dulu menerapkan program transformasi digital layanan publiknya.
Ini tentu kabar baik sekaligus lompatan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Jika ini benar terealisasi, tentu menjadi catatan sejarah. Sebab sejak Indonesia berdiri 78 silam, baru kali ini ada layanan kepada rakyat yang terhimpun dalam satu genggaman. Bahkan sebagian mungkin bisa dilakukan cukup dalam beberapa sentuhan saja lewat telepon seluler.
INA Digital ini memang diproyeksikan sangat lengkap. Dari urusan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pangan, papan, investasi, hingga pernikahan semua bisa dilayani dalam satu aplikasi. Dengan layanan ini, masyarakat kian mudah seperti untuk urusan bayar kuliah, akses ke rumah sakit, antre periksa dokter, mendapat vaksin atau imunisasi, akses bantuan sosial, urus BPJS, hingga kartu kependudukan. Semua mudah karena keseluruhan urusan itu hanya bermodal satu kali mengisi data aplikasi, bukan malah berkali-kali seperti yang selama ini terjadi. Dalam jangka panjang, INA Digital diyakini bisa membuat birokrasi yang efisien dan efektif, dan mampu mengeskalasi pertumbuhan ekonomi.
Sederhananya, government technology (govtech) ini adalah satu layanan Indonesia yang mengurusi dari sejak masalah kelahiran, kehidupan, hingga kematian. Harapan besarnya, semua akan menjadi lebih praktis, mudah, cepat, hemat anggaran, berkeadilan, dan bebas praktik korupsi.
Namun sejatinya, INA Digital ini pun bukan rencana baru-baru amat. Ruh layanan pemerintah yang terpadu dan mengedepankan transparansi ini sudah termaktub dalam Nawa Cita atau 9 Program Perubahan untuk Indonesia yang diusung Jokowi saat maju sebagai calon presiden, satu dasawarsa silam. Pada poin 5 Nawacita, pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla bertekad membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan terpercaya. Pada periode Jokowi-Ma’ruf, satu di antara lima visi besar yang diusung juga berisi tentang reformasi birokrasi. Artinya, kesadaran untuk membangun sistem dan tata kelola pemerintah yang mudah diakses sudah muncul sangat lama. Jika berpijak dari fakta ini, tentu bisa dikatakan Indonesia justru telat merealisasikan layanan tunggal ini.
Sementara di belahan negara lain, seperti Swedia, Estonia, layanan tunggal yang terhimpun dalam satu aplikasi ini sudah menjadi hal lumrah. Bahkan di Asia, China dan India adalah di antara negara berpenduduk besar layaknya Indonesia yang lebih dulu menerapkan program transformasi digital layanan publiknya.
Lihat Juga :
