Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito melaporkan sebanyak 8 provinsi dengan laju insidensi tertinggi Covid-19 saat ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan, Tim Pemburu Koruptor tersebut sebelumnya tidak berjalan optimal.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin heran buronan Djoko Tjandra bisa memperoleh kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan mudah.

Cerita Surya Anta, mantan warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, kembali menunjukkan buruknya kondisi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan beberapa daerah membuka sekolah padahal tidak berstatus zona hijau.

Politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pembubaran lembaga itu semangatnya untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat 102 kabupaten/kota masuk zona hijau Covid-19 hingga 12 Juli 2020. Namun, angka ini mengalami penurunan dari minggu sebelumnya yakni sebanyak 104 kabupaten/kota yang masuk zona hijau Covid -19.

Komisi VIII DPR menyoroti soal persaingan BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan sertifikasi halal.

Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan pajak terhadap PT Mondelez Indonesia Manufacturing yang mewajibkan produsen Oreo itu untuk membayar PPh Badan Rp7,1 miliar

Hampir seluruh anggota Komisi VIII DPR enggan melanjutkan RDP karena Wakil ketua Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) Bambang Soedibyo tidak hadir.

Rabu (15/7/2020) besok adalah batas waktu pencairan tahap kedua sebanyak 100% anggaran pilkada. Sayang masih ada 22 daerah yang mencairkan dana di bawah 40%.

Mantan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi Uno kemarin bersilaturahmi dengan mantan pasangannya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Penjabaran operasi militer selain perang dalam UU UU 34/2004 tidak disebutkan adanya peran TNI dalam urusan pangan.

Penanggulangan terorisme di Indonesia tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan perlu juga adanya keterpaduan dan sinergisitas dari berbagai instansi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para perwira TNI/Polri harus cakap membaca tantangan dan peluang di masa depan. Apalagi, dunia berubah begitu cepat.