Pemerintah kembali melaporkan jumlah kematian akibat COVID-19. Tercatat jumlah yang meninggal pada 29 September 2020 bertambah 128 orang.

Sejak awal pandemi Covid-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya berperang melawan virus baru ini.

Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Achmad Suryana mengatakan, fenomena konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan peristiwa yang terjadi pada Pemilu 2019 silam, dimana ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena kelelahan.

Mantan kepala Biro Humas dan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah sore nanti akan tampil dalam podcast SINDOnews yang bertajuk Brifing (Bincang Ringan dan Info Penting).

Nawawi Pomolango meminta Mahkamah Agung (MA) agar bisa memberikan argumen dan jawaban terkait putusan peninjauan kembali (PK) yang diajukan para terpidana kasus korupsi.

BNPP menyebut ada 29 titik lintas batas tidak resmi pada garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pengadangan, aksi sweeping bahkan pembubaran deklarasi Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) oleh aparat keamanan di Surabaya, Jawa Timur mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah pihak.

Sylviana Murni, ketua Komite III DPD RI, positif Covid-19. Dia dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sejak beberapa hari lalu.

Kemenkes mencatat angka kematian akibat rabies di Indonesia masih cukup tinggi yakni 100-156 kematian per tahun, dengan Case Fatality Rate (Tingkat Kematian) hampir 100%.

KSPI menyoroti beberapa hal yang ditolak dari hasil pembahasan klaster ketenagakerjaan antara Panja Baleg DPR dengan pemerintah di RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi sejumlah stasiun televisi yang memutar kembali film pengkhianatan G30S/PKI, agar menolak lupa kekejaman PKI.

Pembubaran kegiatan yang dihadiri Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo di Surabaya kemarin menyita perhatian banyak pihak.

Bukan hanya bagi satuan pendidikan SMK ataupun perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga terus meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan (LKP) guna mencetak sumber daya manusia unggul dan kompeten.

Pemerhati Hukum Tata Negara, Said Salahudin menilai, bahwa pembubaran kegiatan KAMI di Surabaya kemarin merupakan tindakan yang tidak demokratis.

Pemerintah dan KPU mendorong kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dilakukan secara daring, namun kampanye ini dinilai tidak akan efektif.