MBKM dan Kesejahteraan Dosen
Selasa, 14 Mei 2024 - 19:10 WIB
loading...
Dewan Pakar DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dan Dosen FEB UHAMKA, Faozan Amar. FOTO/IST
A
A
A
Faozan Amar
Dewan Pakar DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dan Dosen FEB UHAMKA
SALAH satu sumber kepemimpinan nasional adalah perguruan tinggi. Sumber lainnya berasal dari partai politik, TNI/Polri, ormas, dan birokrat (ASN/PNS). Menteri-menteri dalam kabinet sekarang ini banyak berasal dari akademisi perguruan tinggi, seperti Sri Mulyani Indrawati (Dosen UI), Muhadjir Effendy (Dosen UN Malang), Pratikno (Dosen UGM), Yasonna H Laoly (Dosen STIK-PTIK), dan Moh Mahfud MD (Dosen UII Yogyakarta), yang kemudian mengundurkan diri karena menjadi cawapres.
Bahkan dosen juga banyak menjadi pimpinan di lembaga negara seperti hakim agung, hakim MK, KPK, Ketua KPU, Ketua Ombudsman, Ketua KY, Dirjen, Sekjen, Staf Khusus di Kementerian, komisaris BUMN atau perusahaan swasta. Ada juga yang menjadi pengacara, dokter, akuntan publik, pengusaha, konsultan politik, konsultan bisnis, pimpinan Ormas, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, tanpa harus meninggalkan profesinya sebagai dosen di tempatnya mengajar.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Karena itulah, masih dalam undang-undang yang sama, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Masalahnya, banyak dosen yang malas untuk meningkatkan kualifikasi akademik seperti kuliah sampai S-3, mengikuti kegiatan seminar/pelatihan untuk peningkatan kemampuan diri, gagal mengikuti ujian sertifikasi dosen, gagal menjaga kesehatan, kurang pergaulan, dan sebagainya. Sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan dosen itu sendiri.
Dewan Pakar DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dan Dosen FEB UHAMKA
SALAH satu sumber kepemimpinan nasional adalah perguruan tinggi. Sumber lainnya berasal dari partai politik, TNI/Polri, ormas, dan birokrat (ASN/PNS). Menteri-menteri dalam kabinet sekarang ini banyak berasal dari akademisi perguruan tinggi, seperti Sri Mulyani Indrawati (Dosen UI), Muhadjir Effendy (Dosen UN Malang), Pratikno (Dosen UGM), Yasonna H Laoly (Dosen STIK-PTIK), dan Moh Mahfud MD (Dosen UII Yogyakarta), yang kemudian mengundurkan diri karena menjadi cawapres.
Bahkan dosen juga banyak menjadi pimpinan di lembaga negara seperti hakim agung, hakim MK, KPK, Ketua KPU, Ketua Ombudsman, Ketua KY, Dirjen, Sekjen, Staf Khusus di Kementerian, komisaris BUMN atau perusahaan swasta. Ada juga yang menjadi pengacara, dokter, akuntan publik, pengusaha, konsultan politik, konsultan bisnis, pimpinan Ormas, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, tanpa harus meninggalkan profesinya sebagai dosen di tempatnya mengajar.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Karena itulah, masih dalam undang-undang yang sama, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Masalahnya, banyak dosen yang malas untuk meningkatkan kualifikasi akademik seperti kuliah sampai S-3, mengikuti kegiatan seminar/pelatihan untuk peningkatan kemampuan diri, gagal mengikuti ujian sertifikasi dosen, gagal menjaga kesehatan, kurang pergaulan, dan sebagainya. Sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan dosen itu sendiri.
Lihat Juga :
