RKUHP Dinilai Bermasalah dari Sisi Formulasi dan Substansi

Keputusan pemerintah meminta penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipandang tepat.

Dewan Pers: RUU KUHP Belenggu Kebebasan Wartawan

Dewan Pers menyatakan sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membelenggu kebebasan wartawan dalam proses kerjanya.

Golkar Dukung Penundaan, PKS Minta RUU KUHP Segera Disahkan

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan RUU KUHP.

Pemerintah dan DPR Diminta Libatkan Semua Pihak Bahas RUU KUHP

Ketua YLBHI, Asfinawati meminta pemerintah dan DPR mengajak semua pihak dalam merundingkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Argumen Dekolonialisasi Atas RUU KUHP Dinilai YLBHI Membodohi Rakyat

Ketua YLBHI, Asfinawati menyanggah pemerintah dan DPR yang menganggap RUU KUHP sebagai upaya dekolonialiasi atas KUHP warisan Belanda.

IJTI Sambut Positif Sikap Jokowi Atas Penundaan Pengesahan RUU KUHP

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyambut positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP.

Polemik RUU KUHP, Pakar Hukum Nilai Pemerintah Tak Konsisten

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menilai pemerintah tidak konsisten dalam merespons aspirasi publik dalam menyikapi polemik RUU KUHP dan revisi UU KPK.

Kualitas DPR dan Adanya Kepentingan Tertentu Dinilai Jadi Problematika RUU KUHP

Ketua YLBHI, Asfinawati menilai kualiatas legislator yakni DPR dan adanya kepentingan tertentu menjadi problematika terkait RUU KUHP.

Ada Kelompok yang Datangi DPR Terkait RUU KUHP, YLBHI Minta Diungkap

Ketua YLBHI, Asfinawati berharap membuka ke publik kelompok siapa saja yang mendatangi dan sempat membuat anggota DPR mengeluh terkait RUU KUHP.

RUU KUHP Ditunda, Pengamat: Pemerintah-DPR Jangan Sembarangan Buat UU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP menyusul tingginya penolakan dari masyarakat.

Presiden Diminta Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

ICJR mendorong Presiden Jokowi untuk segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu.

Gerindra Dukung Penundaan RUU KUHP, PKS Minta Dilanjutkan

Fraksi Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi agar RUU KUHP ditunda. Sementara Fraksi PKS ingin agar pengesahan RUU KUHP tetap dilanjutkan.

Fahri Hamzah Usulkan Presiden-DPR Lakukan Rapat Konsultasi RUU KUHP

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pengesahan RUU KUHP pada DPR periode 2019-2024.

Fraksi Pendukung Pemerintah Ikut Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP

Beberapa fraksi pendukung pemerintah di DPR siap mendukung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan RUU KUHP.

Gelar Aksi di KPK, Demonstran Bentrok dengan Polisi

Massa aksi dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/9/2019) sore.

Kejagung Masih Cermati Kasus Dugaan Korupsi SPPD dan Bimtek

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri mengaku, sudah menerima aduan dari LSM KMP tersebut dan telah didisposisi ke JAM Pidsus.

RUU KUHP Ditunda, Ketua DPR Berharap Bisa Turunkan Tensi Politik

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang sedianya dilakukan pada Selasa 24 September nanti ditunda. Pemerintah yang meminta penundaan itu.

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Menpora Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK

KPK memastikan bahwa penyidikan kasus suap yang menjerat mantan Menpora Imam Nahrawi (IMR), dan Asisten Pribadi Menpora, Miftahul Ulum (MIU) sudah dilakukan sebelum revisi UU KPK.

Eropa Tekan DPR Minta Pasal LGBT Dihapus

Bambang menegaskan semangat DPR sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas muslim tegas menolak LGBT

Jokowi Belum Bersikap Soal RUU Pemasyarakatan

Presiden Jokowi masih belum bersikap soal RUU Pemasyarakatan. Dia mengaku masih fokus pada RUU yang tengah digenjot untuk disahkan di akhir periode masa jabatan DPR saat ini.