Komnas HAM Minta Polri-Kejagung Cegah Penyebaran Corona di Rutan

Komnas HAM mendorong Polri dan Kejaksaan Agung mengikuti langkah Kemenkumham dalam mencegah penyebaran virus Corona di antara para tahanan.

Bea Cukai Permudah Impor Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Covid-19

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan yang mengatur relaksasi beberapa komoditas alat kesehatan untuk keperluan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tayangkan Siaran FTA Tanpa Izin, Dirut Ninmedia Dihukum 2 Tahun Penjara

PN Jakbar menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, denda masing-masing Rp500 juta dan subsider 3 bulan penjara kepada Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara.

LHKPN Nasional 81,76%, 274 Anggota DPR Telah Lapor

KPK mengungkapkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nasional per 31 Maret 2020 secara nasional telah mencapai 81,76%.

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Periodik Meningkat 8%

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020 meningkat 8%.

Perkara Suap, Jaksa Tuntut Politikus PAN Dihukum 8 Tahun Penjara

Jaksa menuntut mantan anggota Komisi XI DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman dihukum delapan tahun penjara.

Cegah Penyebaran Corona di Lapas, Menkumham Usul 300 Napi Koruptor Dibebaskan

Menkumham, Yasonna Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Soal Pembebasan Napi, Kemenkumham Diminta Tak Diskriminatif

Menkumham Yasonna H Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.

Pandemi Corona, Menkumham Sudah Bebaskan 5.556 Orang Napi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengungkapkan sebanyak 5.556 narapidana (Napi) telah dibebaskan selama masa pandemi Corona.

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Anak Buah 'Jaga Jarak' dengan Medsos

Suasana di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan masih terlihat sepi pada Rabu (4/1/2020).

30 Ribuan Napi Akan Bebas Lebih Cepat, Negara Bisa Menghemat Anggaran

Sebanyak 30.000 lebih Narapidana/Anak yang tengah menjalani pidana di lapas/rutan/LPKA seluruh Indonesia akan menghirup udara bebas lebih cepat.

Cegah Corona, 30 Ribuan Napi Diusulkan Bebas Lebih Cepat

Sebanyak 30.000 lebih Narapidana/Anak yang tengah menjalani pidana di lapas/rutan/LPKA seluruh Indonesia akan menghirup udara bebas lebih cepat.

Orang Asing Dilarang Masuk Indonesia, Berlaku Mulai 2 April 2020

Menkumham Yasonna H Laoly resmi menerbitkan aturan mengenai pelarangan sementara orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia.

Antisipasi Corona, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengungkapkan tahanan yang kini berada di dalam apas atau Rutan tetap mengikuti sidang melalui video conference.

Langkah Pemasyarakatan Antisipasi Corona di Lapas dan Rutan

Dirjen PAS melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan Lapas dan Rutan, sejak kasus pertama di Indonesia.

Pelepasan 30 Ribu Narapidana Belum Cukup Cegah Penyebaran Corona

ICJR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih agresif lagi dalam mencegah penyebaran virus Corona.

Kapolri Sebut Sampai Saat Ini Tidak Ada Kasus Penjarahan

Kapolri Jenderal Idham Azis mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada kejadian penjarahan akibat pandemi Covid-19 atau virus corona.

Ahli Hukum Heran Darurat Sipil Digunakan Buat Hadapi Corona

Oce Madril mengaku heran dengan konsep darurat sipil yang digaungkan pemerintah dalam mengatasi wabah virus Corona.

Sarifuddin Sudding Minta Polri Antisipasi Penjarahan

Sarifuddin Sudding meminta Polri mengantisipasi kemungkinan terjadinya penjarahan dan kerusuhan jika darurat sipil diberlakukan pemerintah pusat.

Politikus PKS Sebut Rakyat Butuh Bantuan Kemanusiaan, Bukan Kedisiplinan Bedil

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyinggung wacana penerapan darurat sipil.i