DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Ciptaker ke Baleg

Fraksi-fraksi di DPR menyepakati dan memutuskan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja kepada Badan Legislasi DPR.

PDIP Setuju Pembebasan Napi Koruptor untuk Cegah Corona

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mendukung langkah Menkumham Yasonna Laoly yang akan membebaskan 300 tahanan koruptor guna mengantisipasi penyebaran Corona.

DPR Segera Proses Perppu Penanganan Corona

DPR telah menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020.

DPR: Awasi Ketat Dana Penanggulangan Corona

Fauzi mengusulkan pimpinan DPR segera membentuk tim pengawas anggaran penanganan COVID-19.

Soal Perppu Corona, Pemerintah Diminta Waspadai Penumpang Gelap

Pemerintah disarankan berhati-hati dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020.

Politikus PKS Minta Pemerintah Berani Tutup Pintu Masuk bagi WNA

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta pemerintah berani menutup akses masuk ke Indonesia kepada para WNA di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Belum Memadai, Butuh PP Karantina Wilayah

Koordinator Public PILNET Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menganggap dengan penetapan status kedaruratan masyarakat maka secara tidak langsung membatalkan atau merevisi status darurat sipil yang sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.

PP Pembatasan Sosial Dikritik karena Tak Mengatur Teknis Pelaksanaan

PSHK Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritisi soal Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Fokus Corona, PAN Usul Pembahasan RUU Krusial Termasuk Omnibus Law Ditunda

Fraksi PAN mengusulkan kepada DPR agar RUU yang krusial ditunda sementara pembahasannya di tengah merebaknya pandemi virus corona atau COVID-19.

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Pilihan Pemerintah Paling Rasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk membuat kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Anis Matta dan Fahri Hamzah Daftarkan Partai Gelora ke Kemenkumham

Pengurus Partai Gelora Indonesia melakukan pembicaraan secara telekonferensi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Golkar Gelar Rapid Test untuk Pastikan Kadernya Aman dari Corona

Partai Golkar melakukan pemeriksaan Rapid Test Covid-19. Pemeriksaan ini dilakukan di Aula Kantor DPP Partai Golkar.

Pilkada 2020 Ditunda, Perludem Dorong Implikasi Teknis Tetap Disiapkan

Rapat antara DPR, Pemerintah yang diwakili Mendagri, dan Penyelenggara Pemilu telah menyepakati untuk penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 karena corona.

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Bulan April untuk Corona

Wabah virus corona atau COVID-19, harus menjadi momentum untuk membangun solidaritas nasional melalui gerakan saling membantu dan gotong royong.

DPR Minta Anggaran Penanganan Corona Tidak Utang ke Luar Negeri

Pemerintah telah memutuskan untuk menambah belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Corona atau Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Penanganan Corona Dinilai Buruk, Ini Catatan Muzani untuk Pemerintah

Buruknya penanganan COVID-19 dibuktikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani lewat lockdown lokal yang terjadi di sejumlah wilayah Nusantara.

Anggota Fraksi PKB Siap Potong Gaji Bantu Penanganan Corona

Fraksi PKB DPR sepakat memotong gaji seluruh anggotanya untuk digunakan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena dampak wabah virus Corona.

Pemerintah Siapkan Perppu Pilkada

Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menunda penyelenggaran Pilkada Serentak 2020.Pemerintah pun akan menindaklanjuti dengan menyiapkan Perppu Pilkada.

Fraksi PKB Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Tangani Corona

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus Corona.

Bela Anies, Sahroni Ingatkan Luhut Jangan Seperti Perdana Menteri

Sahroni mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.