Ternyata Ini Isi Pertemuan Pimpinan DPR dengan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memberikan penjelasan terkait pertemuan para Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027 pada pekan kedua Maret 2022. Pasalnya, pertemuan ini sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga: KPUBawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.



"Terkait dengan KPU Bawaslu tentu saja setelah kemudian DPR mengesahkan setelah proses dan mekanismenya, saya, kami pimpinan hanya melaksanakan silaturahmi terkait hal-hal yang menjadi visi ke depan," ujar Puan Maharani, Selasa (15/3/2022).

Pembicaraan tersebut disebutkan Puan Maharani, lebih membicarakan agar bagaimana komisioner KPU dan Bawaslu terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Bagaimana pelaksanaan tugas yang akan diemban calon anggota Bawaslu-KPU karena kan sekarang belum dilantik, itu bisa berjalan sebagaimana tupoksinya. Kemudian bagaimana tahapan proses pemilu itu memang bisa berjalan sesuai harapan masyarakat, pemilu berjalan jujur, adil, dan aman," jelas.

Ia menegaskan, pesta demokrasi lima tahunan akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwalnya.
"Kemudian pesta demokrasi itu berjalan nyaman dan memperhatikan keselamatan seluruh petugas yang akan berperan dalam proses tahapan pemilu. Pemilu akan dilaksanakan insyaAllah 14 Februari 2024," ucap Puan.

Terkait situasi pandemi Covid-19 dan pengalaman banyaknya petugas KPPS yang meninggal dalam Pemilihan Umum 2019 karena kelelahan, Puan berharap agar hal tersebut tidak terjadi dalam Pemilu 2024.

"Karena dengan situasi pandemi Covid-19 ini tentu saja akan berbeda situasinya dibandingkan pemilu sebelumnya Bahkan Pemilu 2019 itu harus jadi pembelajaran pengalaman dan evaluasi sehingga hal hal yang masih menjadi kendala tidak terulang lagi," tutupnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pertemuan pimpinan DPR dengan Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027 mendapatkan kritikan.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menyebutkan, seharusnya pertemuan antara pimpinan DPR atau lembaga lainnya dapat dilakukan setelah para komisioner KPU dan Bawaslu terpilih tersebut resmi dilantik.

"Pertemuan seperti ini sebaiknya dilakukan kalau mereka sudah dilantik secara resmi. Hubungan antarlembaga baru berjalan kalau sudah resmi menjadi anggota KPU," ujar Khoirunnisa, Senin (14/3/2022).

"Sebagian besar dari mereka masih menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu Provinsi. Sehingga belum bisa dikatakan mewakili KPU RI dan Bawaslu RI secara kelembagaan," tegasnya.

Menurutnya, para komisioner yang terpilih tersebut sebelum dilantik secara resmi, masih harus menjalankan tugasnya di daerah.

"Jadi masih harus menjalankan tugas di provinsi sampai nanti mereka dilantik secara resmi sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Jadi dalam silahturahmi dengan pimpinan DPR tersebut mereka belum bisa dianggap mewakili KPU dan Bawaslu secara resmi," pungkas Khoirunnisa.