Stabilitas Keamanan dan Politik Jelang Pemilu 2024

Upaya Presiden Jokowi memanggil seluruh pimpinan Polri dari level kabupaten dan kota, provinsi hingga tingkat Mabes Polri baru-baru ini menggambarkan kegundahan Jokowi karena belum menguatnya konsolidasi pada aktor keamanan.

Pemanggilan tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya secara stimulan terus dilakukan oleh Presiden untuk mengurangi distorsi politik publik sebagai akibat dari permasalahan beruntun yang menimpa Polri.

Tantangan
Berkaca pada penanganan pandemi Covid-19 yang melibatkan unsur aktor keamanan pada dua tahun pemerintahan, maka langkah yang kurang lebih sama dapat dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf untuk mengintegrasikan gerak dan langkah institusi keamanan dalam irama yang sama.

Betapapun tantangan serius dari hajat politik Pemilu 2024 adalah bagaimana agar estafet politik kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Marenin (1996) dan Hills (2007) mengungkapkan bahwa posisi institusi keamanan akan berhimpitan dengan agenda politik pemerintahan di satu sisi, dan di sisi lain, dimungkinkan institusi keamanan juga memiliki agenda politiknya sendiri.

Penekanan keduanya--dalam konteks Indonesia-- yakni adakah agenda politik oleh institusi keamanan, baik secara kelembagaan mauoun orang per orang dalam melihat agenda politik jelang 2024.

Isu bahwa ada manuver politik dari okum petinggi Polri maupun TNI untuk pengkondisian Pemilu 2024 menjadi relevan dengan penegasan dari Marenin dan Hills di atas.

Sebagaimana yang menjadi dugaan publik bahwa salah satu agenda dan target dari Ferdy Sambo sebelum terseret kasus pembunuhan Brigadir J adalah menjadi pimpinan Polri pascakepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Diduga upaya mencapai target itu salah satunya adalah dengan mengelola judi online.

Sementara di tubuh TNI, Andika Perkasa pascapensiun menjadi Panglima TNI, diduga hendak dipinang untuk menjadi pendamping calon presiden atau bahkan diusung menjadi calon presiden oleh sejumlah partai politik.

Langkah politik inilah sesungguhnya yang diduga memicu terciptanya hubungan yang kurang baik di lingkaran elite TNI. Hal ini pula yang kemudian dibaca publik tatkala hubungan KSAD dan Panglima TNI dinilai bermasalah satu dengan yang lainnya.

Agenda politik dari internal Polri dan TNI ini secara normatif seharusnya tidak akan menjadi masalah karena muncul lebih awal, diketahui publik, dan segera dikembalikan pada alur yang seharusnya sebagai institusi keamanan.