Stabilitas Keamanan dan Politik Jelang Pemilu 2024

Muradi
Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung

TIGA tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dilalui dengan tidak mudah. Setelah dua tahun diterpa pandemi Covid-19, sisa dua tahun masa pemerintahanJokowi-Ma'ruf juga kemungkinan akan menghadapi turbulensi politik jelang Pemilu 2024.

Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dan diikuti oleh deklarasi figur calon presiden dan calon wakil presiden lalu dilanjutkan dengan pembentukan relawan dari masing-masing figur yang mencalonkan diri.

Baca Juga: koran-sindo.com

Dinamika pada pelaksanaan tahapan dan proses Pemilu 2024 ini juga berhimpitan dengan persoalan yang terjadi pada institusi keamanan. Dalam hitungan bulan, institusi Polri mengalami ujian yang tidak mudah.

Diawali kasus Pembunuhan Brigadir J yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri dan puluhan personel, masalah berlanjut dengan sorotan pada manajemen keamanan Polri yang buruk saat penanganan suporter daam Tragedi Kanjuruhan. Tak lama berselang, disusul lagi dengan pengungkapan jual beli barang bukti narkoba oleh sejumlah oknum personel Polri.

Sedangkan pada institusi TNI, meski tidak seberat yang dialami oleh Polri, namun persoalan juga ada, satu di antaranya adalah menguatnya isu ketidakharmonisan hubungan antara Kepala Staf Angkatam Darat (KSAD) dengan Panglima TNI.

Karena itu, situasi politik dan keamanan jelang Pemilu 2024 menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Jokowi-Ma'ruf di sisa dua tahun pemerintahannya. Dapat dikatakan bahwa efektivitas pemerintahan Jokowi-JK hanya ada pada tahun pertama pemerintahan dan dua tahun berikutnya pada masa pandemi Covid-19.

Adapun dua tahun menjelang Pemilu 2024 menjadi bagian penting untuk dipastikan aman agar proses demokrasi lima tahunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Belum terkonsolidasinya institusi keamanan secara terintegrasi saat ini menjadi isu utama yang harus ditata dan dikelola dengan baik agar mampu menopang langkah dan kebijakan politik pemerintahan.