Stabilitas Keamanan dan Politik Jelang Pemilu 2024

Namun, harus diakui bahwa ada keraguan dan rasa kurang percaya dari publik, yakni apakah institusi keamanan bisa betul-betul tidak memiliki agenda politik jika melihat dinamika yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi pada kenyataannya apa yang menjadi concern publik, yakni agar institusi keamanan tidak memiliki agenda politik pada 2024, sulit dicegah.

Bahkan, jika pun konsolidasi dan soliditas di internal institusi keamanan benar-benar isa terbangun jelang Pemilu 2024, tantangan masih menghadang. Situasi politik jelang Pemilu 2024 berhimpitan dengan kemungkinan ancaman krisis global yang menghantui sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, tantangan bagi Jokow-Ma'ruf pada sisa dua tahun pemerintahannya adalah bagaimana memastikan agenda politik lima tahunan dapat berjalan dengan baik. Ada empat hal yang harus diperhatikan agar agenda politik lima tahunan dapat menjadi warisan politik yang baik bagi periode kedua Jokowi.

Pertama, mengupayakan konsolidasi dan soliditas internal institusi keamanan sebelum 2023. Setalah Polri, upaya konsolidasi dan penguatan soliditas internal juga perlu dilakukan pada TNI. Momentum yang baik adalah saat Panglima TNI yang baru mulai menjabat nanti. Upaya konsolidasi bisa dilakukan seperti saat pimpinan Polri dari semua tingkatan dipanggil ke Istana Negara atau dengan pola atau cara yang lain.

Kedua, melakukan konsolidasi secara simultan dan terukur pada institusi keamanan, baik TNI maupun Polri serta unsur Badan Intelijen Negara (BIN). Masing-masing lembaga perlu menyiapkan personel dan strukturnya dalam mengawal serta memastikan agenda politik berjalan dengan baik, tanpa intervensi dan juga manuver politik oleh institusi keamanan, baik secara kelembagaan maupun orang per orang.

Bisa saja caranya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bersama ataupun masing-masing menguatkan pengamanan terhadap agenda politik bangsa pada 2024. Jika mengacu pada pengaman Pemilu 2019, hal itu relatif berhasil dilakukan dan berjalan dengan baik.

Ketiga, mengupayakan komunikasi politik yang intensif dengan sejumlah pimpinan partai politik, khususnya berkaitan dengan pembentukan koalisi capres dan cawapres. Perlu diingatkan bahwa elite politik harus mengacu pada hakikat politik dalam uoaya penguatan keindonesiaan.

Ini dalam pengertian bahwa kesinambungan pembangunan sebagaimana yang telah dilakukan dapat menjadi rujukan dan acuan bagi partai-partai politik dalam melakukan rencana koalisi dan pemberian dukungan untuk capres dan cawapres tertentu.

Keempat, perlu disiapkan juga langkah yang lebih terukur terkait dengan potensi krisis global yang bisa berdampak pada Indonesia, meski secara kalkulasi ekonomi dan pondasi politik, Indonesia satu dari belasan negara yang kemungkinan bebas dari efek negatif krisis tersebut.