Komisi III DPR Dorong Kinerja MK Lebih Maksimal di 2021
Jum'at, 22 Januari 2021 - 11:57 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2020 biasa saja dan tidak menonjol, sehingga harus lebih maksimal pada 2021. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2020 biasa saja dan tidak menonjol, sehingga harus lebih maksimal pada 2021.
Trimedya Panjaitan menyatakan, capaian 89 perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diputus oleh MK pada 2020 dan juga teregister pada 2020 merupakan hal yang lumrah. Artinya, kata dia, capaian tersebut bukan merupakan sesuatu yang menonjol.
"Menurut saya itu (capaian penanganan perkara oleh MK) biasa-biasa aja. Nggak ada yang menonjol. Capaiannya nggak signifikan," ujar Trimedya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (21/1/2021) malam.
Baca juga: Mahasiswa Lanjut Demonstrasi, Buruh Fokus ke Mahkamah Konstitusi
Dia menjelaskan, ada dua alasan mengapa menyebutkan capaian MK biasa saja dan tidak menonjol. Pertama, penanganan berupa persidangan satu perkara PUU cenderung memakan waktu lama hingga diputus. Bahkan, kata dia, ada perkara yang terregister pada 2020 semester pertama tapi hingga awal 2021 belum diputus.
Trimedya Panjaitan menyatakan, capaian 89 perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diputus oleh MK pada 2020 dan juga teregister pada 2020 merupakan hal yang lumrah. Artinya, kata dia, capaian tersebut bukan merupakan sesuatu yang menonjol.
"Menurut saya itu (capaian penanganan perkara oleh MK) biasa-biasa aja. Nggak ada yang menonjol. Capaiannya nggak signifikan," ujar Trimedya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (21/1/2021) malam.
Baca juga: Mahasiswa Lanjut Demonstrasi, Buruh Fokus ke Mahkamah Konstitusi
Dia menjelaskan, ada dua alasan mengapa menyebutkan capaian MK biasa saja dan tidak menonjol. Pertama, penanganan berupa persidangan satu perkara PUU cenderung memakan waktu lama hingga diputus. Bahkan, kata dia, ada perkara yang terregister pada 2020 semester pertama tapi hingga awal 2021 belum diputus.
Lihat Juga :
