Ketua MK: Pengujian Undang-undang untuk Mencari Keadilan Hak Konstitusional Masyarakat
Minggu, 05 Mei 2024 - 14:56 WIB
loading...
Ketua MK Suhartoyo mengatakan setiap warga negara Indonesia dapat mengajukan Pengujian Undang-undang (PUU) yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan hak konstitusional warga negara. Foto/Arif Julianto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan setiap warga negara Indonesia dapat mengajukan Pengujian Undang-undang (PUU) yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan hak konstitusional warga negara. Sehingga terkait dengan PUU ini, warga negara asing tidak dapat melakukan pengujian norma yang termuat dalam konstitusi Indonesia.
“Oleh karenanya, untuk beracara di MK dan mengajukan perkara tidak harus dilakukan oleh advokat atau didampingi oleh advokat. Namun prinsipal dapat menunjuk pendamping yang bukan advokat," ujar Suhartoyo dikutip dari laman MKRI, Minggu (5/5/2024).
Baca juga: Anwar Usman Masih Nikmati Fasilitas Ketua MK, Jubir Mahkamah: Masalah Teknis, Bisa Diselesaikan secara Kekeluargaan
"Ini dilakukan MK untuk memudahkan para pencari keadilan yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya yang dirasakan dirugikan, sehingga di sini tidak boleh terhalang oleh finansial. Itulah jiwa atau roh dasar perlu dibentuk MK,” sambungnya.
Suhartoyo juga mengajak masyarakat untuk memahami sistematika dari sebuah permohonan PUU sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
“Oleh karenanya, untuk beracara di MK dan mengajukan perkara tidak harus dilakukan oleh advokat atau didampingi oleh advokat. Namun prinsipal dapat menunjuk pendamping yang bukan advokat," ujar Suhartoyo dikutip dari laman MKRI, Minggu (5/5/2024).
Baca juga: Anwar Usman Masih Nikmati Fasilitas Ketua MK, Jubir Mahkamah: Masalah Teknis, Bisa Diselesaikan secara Kekeluargaan
"Ini dilakukan MK untuk memudahkan para pencari keadilan yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya yang dirasakan dirugikan, sehingga di sini tidak boleh terhalang oleh finansial. Itulah jiwa atau roh dasar perlu dibentuk MK,” sambungnya.
Suhartoyo juga mengajak masyarakat untuk memahami sistematika dari sebuah permohonan PUU sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Lihat Juga :
