Serangan ke Erick Adalah Serangan ke Jokowi?

Patut disimak bahwa rencana merger dan konsolidasi ditata dengan cepat dan mendapat afirmasi oleh Presiden Jokowi melalui Keppres yang keluar pada pertengahan Mei tahun ini.

Mengapa ini penting? Karena gagasan dan rencana ini sudah dilontarkan sejak satu-dua dekade silam, namun belum pernah direalisasikan secara maksimal. Baru sekarang, saat Erick menjadi komandan BUMN, kita akhirnya disuguhkan dengan narasi holding tambang, asuransi, dan hotel.

Bukan hanya konsolidasi bisnis, tapi koneksi unit bisnis dengan perusahaan BUMN lain juga dibenahi. Erick juga menata koneksi antaraperusahaan semen dengan BUMN karya atau perusahaan pupuk dengan BUMN pertanian.

Persoalan ini sangat strategis karena seiring serbuan Covid-19, Erick sebagai Menteri BUMN juga merumuskan rasionalisasi dan pengurangan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) dari berbagai perusahaaan pelat merah.

Menyimak apa yang dilakukan Erick, maka kritik Adian terkesan hanya menyentuh urusan yang sangat remeh temeh alias tidak mendasar dan substansial terkait dengan perbaikan kinerja BUMN sebagai organisasi bisnis.

Balik Dikritik

Alhasil atas serangkaian kritiknya tersebut, Adian pun menuai kritik alias serangan balik dari beberapa pihak. Pada intinya, kritik-kritik Adian selain dinilai tidak substansial juga dinilai tidak murni atau lebih sebagai ungkapan ‘sakit hati karena daftar nama koleganya yang disodorkan tidak atau sangat sedikit yang dipilih menjadi petinggi BUMN, tepatnya komisaris.

Tentu saja Adian menyangkal keras tudingan itu. Namun, soal daftar nama, dia mengakui itu memang diminta langsung oleh Presiden Jokowi dan pihaknya telah menyerahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Adian mengaku tak pernah menyerahkannya secara langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Lepas dari kritik-kritik Adian terhadap Erick Thohir dalam cara pengelolaan BUMN, terutama ihwal rekrutmen direksi dan komisaris perusahaan pelat merah, adakah serangan Adian tersebut bisa dipersepsikan sebagai wujud kekecewaan dan ketidakpuasan PDIP terhadap Jokowi?