Ketua DPR Minta Aparat Netral di Pilkada 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
loading...
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung besok berjalan dengan jujur dan adil. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa secara bebas memilih calon pemimpin di daerahnya.
"Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta untuk dapat memastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. "Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
"Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta untuk dapat memastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. "Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
Lihat Juga :
