Serangan ke Erick Adalah Serangan ke Jokowi?

Wabil khusus terkait dengan kekecewaan PDIP dengan posisi Menteri BUMN yang bukan diisi kader PDIP atau setidaknya sosok yang diinginkan partai banteng tersebut?

Kewenangan Luas

Harus diakui, Menteri BUMN memang memiliki kewenangan begitu besar dan luas dalam penentuan orang-orang yang akan duduk menjadi pimpinan BUMN, entah itu posisi direksi atau komisaris. Alhasil, siapapun partai yang berkuasa pasti mengincar kursi kementerian itu.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partai yang menggenggam kursi Menteri BUMN hamper bisa dipastikan tak akan kesulitan dalam menggalang dana.

Karena itu, agar BUMN tidak jadi ‘sapi perah’ dengan berbagai modus, ada kesepakatan tak tertulis bahwa sebaiknya Menteri BUMN dijabat sosok profesional atau praktisi dunia usaha yang tidak menjadi anggota atau terafiliasi dengan partai politik. Tentu saja di samping memiliki kapabilitas dan kompetensi teknikal, sosok tersebut juga mesti bisa dipercaya dan mendapatkan kepercayaan presiden.

Tak diragukan lagi, Erick Thohir jelas memenuhi kualifikasi tersebut. Jauh sebelumnya, Erick dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Dia adalah satu dari beberapa pengusaha sukses generasi penerus geng pendiri Grup Astra. Ayahnya adalah Teddy Thohir, pengusaha pribumi muslim dan salah satu pendiri Astra bersama William Soerjadjaya. Erick tumbuh jadi pengusaha seangkatan dengan Sandiaga Uno, yang juga bisa dimasukkan dalam geng Astra.

Meski tak menjadi pengurus partai politik manapun, tapi Erick dipercaya Jokowi-Maruf Amin menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional dalam Pilpres 2019 setelah sebelumnya sukses menjadi ketua panitia penyelenggaraan Asian Games 2018.

Tak pelak lagi, dua hal itu—latar belakang sebagai pengusaha sukses dan keberhasilan mengemban amanah untuk dua event besar—, menjadi modal utama Erick untuk mendapatkan kepercayaan Presiden Jokowi mengemban posisi Menteri BUMN.

Segera setelah dilantik, Erick mencanangkan gebrakan melakukan reformasi BUMN dengan menggelar restrukturisasi, pembentukan holding, memangkas/menutup BUMN dan anak-cucunya yang tidak efisien, serta melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris BUMN.

Tujuannya tentu saja agar semua BUMN memiliki performa yang makin baik, efisien, dan pada gilirannya bisa menjadi motor pembangunan ekonomi, terutama memberi kontribusi lebih baik terhadap penerimaan negara.