Serangan ke Erick Adalah Serangan ke Jokowi?

loading...
Serangan ke Erick Adalah Serangan ke Jokowi?
Abraham Runga Mali, Koordinator Forum Financial Watch. Foto: Ist
A+ A-
Abraham Runga Mali
Koordinator Forum Financial Watch

DALAM beberapa waktu terakhir, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu gencar melancarkan serangan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir, mulai dari soal pengisian posisi direksi dan komisaris BUMN, soal utang gede perusahaan pelat merah hingga ke persoalan ‘remeh’ macam penggantian logo Kementerian BUMN.

Adian menilai seleksi untuk pengisian jabatan direksi dan komisaris BUMN selama ini tidak pernah dilakukan terbuka melalui pengumuman di media, tapi dilakukan tertutup dan bergaya Orde Baru.

Alhasil nyaris semua jajaran direksi dan komisaris BUMN merupakan titipan dari berbagai pihak. Adian juga mengkritik rekrutmen pensiunan pejabat, termasuk TNI dan Polri untuk menjadi komisaris BUMN. Termasuk kalangan milenial yang menurutnya dekat dengan Erick.

Mestinya, demikian Adian, posisi komisaris BUMN diprioritaskan untuk unsur relawan dan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, karena mereka yang paling tahu dan memahami visi-misi Presiden sejak kampanye pilpres.



Terkait dengan kritik-kritiknya ke Menteri BUMN Erick Thohir, Adian sempat diundang Presiden Joko Widodo ke Istana untuk berbicara empat mata.

Dalam pandangan penulis, kritik-kritik tersebut dalam batas tertentu patut diapresiasi sebagai kepedulian sekaligus pelecut semangat Kementerian BUMN untuk bekerja dan memperbaiki perusahaan-perusahaan milik negara.

Namun, dalam tataran praktis, hampir tak satu pun pendapat Adian itu yang bisa dijadikan pegangan dan panduan untuk menata perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Katakan saja soal utang, Erick saat ditunjuk sebagai Menteri BUMN tahun lalu, niscaya tidak masuk ke ruang hampa BUMN. Kinerja perusahaan-perusahaan BUMN itu berikut utangnya adalah warisan kepemimpinan sebelumnya.

Bahwa Erick serius dan cakap melakukan konsolidasi dan penggabungan perusahaan-perusahaan sejenis, itu yang mesti menjadi perhatian dan apresiasi.



Patut disimak bahwa rencana merger dan konsolidasi ditata dengan cepat dan mendapat afirmasi oleh Presiden Jokowi melalui Keppres yang keluar pada pertengahan Mei tahun ini.

Mengapa ini penting? Karena gagasan dan rencana ini sudah dilontarkan sejak satu-dua dekade silam, namun belum pernah direalisasikan secara maksimal. Baru sekarang, saat Erick menjadi komandan BUMN, kita akhirnya disuguhkan dengan narasi holding tambang, asuransi, dan hotel.

Bukan hanya konsolidasi bisnis, tapi koneksi unit bisnis dengan perusahaan BUMN lain juga dibenahi. Erick juga menata koneksi antaraperusahaan semen dengan BUMN karya atau perusahaan pupuk dengan BUMN pertanian.

Persoalan ini sangat strategis karena seiring serbuan Covid-19, Erick sebagai Menteri BUMN juga merumuskan rasionalisasi dan pengurangan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) dari berbagai perusahaaan pelat merah.

Menyimak apa yang dilakukan Erick, maka kritik Adian terkesan hanya menyentuh urusan yang sangat remeh temeh alias tidak mendasar dan substansial terkait dengan perbaikan kinerja BUMN sebagai organisasi bisnis.

Balik Dikritik

Alhasil atas serangkaian kritiknya tersebut, Adian pun menuai kritik alias serangan balik dari beberapa pihak. Pada intinya, kritik-kritik Adian selain dinilai tidak substansial juga dinilai tidak murni atau lebih sebagai ungkapan ‘sakit hati karena daftar nama koleganya yang disodorkan tidak atau sangat sedikit yang dipilih menjadi petinggi BUMN, tepatnya komisaris.

Tentu saja Adian menyangkal keras tudingan itu. Namun, soal daftar nama, dia mengakui itu memang diminta langsung oleh Presiden Jokowi dan pihaknya telah menyerahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top