Urgensi Kesejahteraan Prajurit TNI
Senin, 15 Januari 2024 - 05:05 WIB
loading...
Ilustrasi: Masyudi/SINDOnews
A
A
A
ISU kesejahteraan prajurit TNI tiba-tiba menyeruak dalam perbincangan publik Tanah Air. Tema yang selama ini bisa disebut subordinat dalam konteks diskusi pertahanan dibanding akuisisi alutsista muncul karena menjadi salah satu pokok perdebatan calon presiden (capres) dalam debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Minggu (07/01) lalu.
baca juga: Ganjar Tegaskan Kesejahteraan ASN dan TNI-Polri Perlu Ditingkatkan
Adalah capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyinggung kesejahteraan prajurit TNI. Dengan menegasikan kepemilihan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menguasai kepemilikan lahan lebih dari 340.000 hektare, Anies membeber separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas. ‘’Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup, itu kekurangan yang harus kita perbaiki," kata Anies dalam debat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta lalu menyoroti pernyataan Prabowo yang berjanji meningkatkan kesejahteraan TNI. Apa katanya? Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini mengaku heran lantaran Prabowo sudah 4 tahun menjadi menteri pertahanan, namun baru menyampaikan apa yang akan dilakukan, bukan yang sudah dikerjakan.
Anies kemudian bilang, jika dirinya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden, dia akan menaikkan gaji tiap tahun, menyediakan perumahan sehingga prajurit TNI tidak perlu ngekos dan menyewa. Dengan demikian, prajurit TNI bisa tenang dalam menjalankan tugas mempertahankan setiap jengkal wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Urgensi kenaikan kesejahteraan prajurit TNI juga mendapat perhatian capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan Polri. Menurut dia, kesejahteraan merupakan hal krusial yang harus dipenuhi selain melakukan reformasi di dua institusi pertahanan keamanan itu.
Prabowo dalam pernyataan penutup menyatakan terimakasih pada prajurit TNI/Polri dan ASN menjaga negeri ini sehingga bangsa ini siap tinggal landas dan siap menjadi negara maju. Selain itu, mantan Danjen Kopassus TNI AD tersebut berjanji akan memperbaiki kualitas hidup prajurit TNI/Polri dan ASN secara signifikan.
Terlepas dari pertarungan narasi pascadebat, termasuk dibumbui berbagai drama ‘tangisan massal’, munculnya isu kesejahteraan prajurit TNI dalam debat capres membawa harapan segar bagi prajurit TNI ke depan, karena para capres telah menyatakan komitmen untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraannya.
baca juga: Prioritas Ganjar untuk Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI/Polri Diapresiasi
Perdebatan para capres juga memberi kesadaran publik betapa masih rendahnya kesejahteraan prajurit TNI, padahal di sisi lain tugas mereka sangat berat. Pertanyaan yang secara objektif perlu diungkap dan dikupas adalah, sebenarnya bagaimana realitas kesejahteraan prajurit TNI dan apa urgensi peningkatan kesejahteraan untuk mereka? Apakah ada korelasi antara kesejahteraan dengan pertahanan Indonesia?
Di sisi lain, usai debat panas Staf Khusus Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan Prabowo kurang memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. Dia menandaskan anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Diungkapkan, total Rp131 triliun anggaran Kemhan di tahun 2023, hanya Rp30 triliun yang digunakan untuk belanja alutsista. Sisanya digunakan untuk kesejahteraan prajurit, rumah sakit tentara, bahkan untuk pendidikan.
Lebih jauh, dari total Rp680-an triliun anggaran Kemhan selama Prabowo Subianto menjabat Menhan, semua difokuskan untuk belanja prajurit, rumah, kesejahteraan, pemeliharaan alutsista dan lainnya. Penggunaan rata-rata untuk belanja alutsista hanya sekitar 15 sampai 17 persen, atau sebesar kurang lebih Rp102 triliun sepanjang 2020 sampai dengan 2024.
Prasyarat Tentara Profesional
Munculnya istilah back to basic pada era reformasi menegasikan dwi fungsi ABRI yang saat itu memedomani perilaku TNI dalam kehidupan bernegara. Dampaknya, tentara tidak hanya fokus pada urusan pertahanan negara, tapi juga sosial dan politik. Spektrum sosial politik di antaranya juga mencakup bisnis.
baca juga: Ganjar Tegaskan Kesejahteraan ASN dan TNI-Polri Perlu Ditingkatkan
Adalah capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyinggung kesejahteraan prajurit TNI. Dengan menegasikan kepemilihan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menguasai kepemilikan lahan lebih dari 340.000 hektare, Anies membeber separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas. ‘’Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup, itu kekurangan yang harus kita perbaiki," kata Anies dalam debat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta lalu menyoroti pernyataan Prabowo yang berjanji meningkatkan kesejahteraan TNI. Apa katanya? Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini mengaku heran lantaran Prabowo sudah 4 tahun menjadi menteri pertahanan, namun baru menyampaikan apa yang akan dilakukan, bukan yang sudah dikerjakan.
Anies kemudian bilang, jika dirinya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden, dia akan menaikkan gaji tiap tahun, menyediakan perumahan sehingga prajurit TNI tidak perlu ngekos dan menyewa. Dengan demikian, prajurit TNI bisa tenang dalam menjalankan tugas mempertahankan setiap jengkal wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Urgensi kenaikan kesejahteraan prajurit TNI juga mendapat perhatian capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan Polri. Menurut dia, kesejahteraan merupakan hal krusial yang harus dipenuhi selain melakukan reformasi di dua institusi pertahanan keamanan itu.
Prabowo dalam pernyataan penutup menyatakan terimakasih pada prajurit TNI/Polri dan ASN menjaga negeri ini sehingga bangsa ini siap tinggal landas dan siap menjadi negara maju. Selain itu, mantan Danjen Kopassus TNI AD tersebut berjanji akan memperbaiki kualitas hidup prajurit TNI/Polri dan ASN secara signifikan.
Terlepas dari pertarungan narasi pascadebat, termasuk dibumbui berbagai drama ‘tangisan massal’, munculnya isu kesejahteraan prajurit TNI dalam debat capres membawa harapan segar bagi prajurit TNI ke depan, karena para capres telah menyatakan komitmen untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraannya.
baca juga: Prioritas Ganjar untuk Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI/Polri Diapresiasi
Perdebatan para capres juga memberi kesadaran publik betapa masih rendahnya kesejahteraan prajurit TNI, padahal di sisi lain tugas mereka sangat berat. Pertanyaan yang secara objektif perlu diungkap dan dikupas adalah, sebenarnya bagaimana realitas kesejahteraan prajurit TNI dan apa urgensi peningkatan kesejahteraan untuk mereka? Apakah ada korelasi antara kesejahteraan dengan pertahanan Indonesia?
Di sisi lain, usai debat panas Staf Khusus Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan Prabowo kurang memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. Dia menandaskan anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Diungkapkan, total Rp131 triliun anggaran Kemhan di tahun 2023, hanya Rp30 triliun yang digunakan untuk belanja alutsista. Sisanya digunakan untuk kesejahteraan prajurit, rumah sakit tentara, bahkan untuk pendidikan.
Lebih jauh, dari total Rp680-an triliun anggaran Kemhan selama Prabowo Subianto menjabat Menhan, semua difokuskan untuk belanja prajurit, rumah, kesejahteraan, pemeliharaan alutsista dan lainnya. Penggunaan rata-rata untuk belanja alutsista hanya sekitar 15 sampai 17 persen, atau sebesar kurang lebih Rp102 triliun sepanjang 2020 sampai dengan 2024.
Prasyarat Tentara Profesional
Munculnya istilah back to basic pada era reformasi menegasikan dwi fungsi ABRI yang saat itu memedomani perilaku TNI dalam kehidupan bernegara. Dampaknya, tentara tidak hanya fokus pada urusan pertahanan negara, tapi juga sosial dan politik. Spektrum sosial politik di antaranya juga mencakup bisnis.
Lihat Juga :
