Prof Saldi Isra, Prof Hermawan Sulistyo, dan Fenomena Marcos Jr di Filipina

Salah satu diskusinya adalah tuntutan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 45 karena hal ini dapat menjadi langkah awal dilakukannya reformasi. Sebab, UUD 45 yang ada dinilai lentur, sehingga mudah ditafsirkan pemegang kekuasaan sesuai dengan kemauannya sendiri, seperti adanya demokrasi terpimpin di masa orde lama, demokrasi Pancasila pada orde baru.

Sementara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mereka yang terkuat atau penguasa. Padahal bangunan yang ada dalam konstitusi itu harus bisa menciptakan mekanisme check dan balance.

Sependapat dengan Prof Saldi, Prof Kiki dalam diskusi “Jatuhnya Orde Baru & Fenomena Marcos Jr” di Studio RKN Radio menegaskan, gerakan mahasiswa pada Mei 1998 terjadi karena tidak adanya kebebasan di zaman orde baru. Menurut Prof Kiki, mahasiswa atau akademisi sulit bicara, semua dinding baik di kampus apalagi di luar kampus memiliki telinga.

“Hari Sabtu, seperti sekarang ini, kita bicara politik, membicarakan pemerintah, besok Senin kita sudah nginap di Markas Kodim. Betul-betul tidak bisa apa-apa. Saya kemudian pergi ke Amerika tapi mendengar Pak Harto dipilih kembali, saya pulang, dia harus turun. Sebab kekuasaan yang absolut cenderung disalahgunakan. Bahaya untuk Indonesia ke depan,” ungkap Prof Kiki.

“Tapi saya tidak sependapat jika gerakan mahasiswa 98 disebut gerakan reformasi karena hasilnya hanya mengganti presiden. Wakil Presiden Habibie menggantikan presiden, menteri-menterinya masih yang lama, anggota DPR juga semua anggota lama. Jadi itu gerakan ganti presiden. Juga berbeda dengan gerakan menurunkan Presiden Filipina karena di sana rakyat yang bergerak sehingga disebut People Power, meskipun kasusnya mirip dengan di Indonesia,” jelas Prof Kiki, Sabtu (21/5), yang merekam perjalanan gerakan reformasi yang dilakukannya dalam buku berjudul, Lawan!