Target Penerimaan Meleset, Efisiensi Wajib

Di samping itu, berbagai program yang diusung oleh Presiden Prabowo – yang menekankan keberpihakan pada Masyarakat – juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian efisiensi ekonomi dan fiskal. Fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat sasaran dan transparan.

Penting bahwa berbagai program tersebut juga harus diiringi dengan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, mengingat korupsi menjadi salah satu penyebab utama kebocoran anggaran negara. Upaya ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat pondasi fiskal negara. Artinya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menutup celah potensi kebocoran anggaran negara.

Pada konteks pengelolaan belanja negara, efisiensi harus menjadi prioritas utama. Belanja negara yang tidak produktif dan tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dikurangi. Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap alokasi anggaran untuk memastikan bahwa belanja yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi belanja negara ini akan membantu pemerintah menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman serta meningkatkan ruang fiskal untuk mendanai program prioritas.

Sinergi antara reformasi penerimaan, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi belanja negara menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang pro-rakyat sekaligus mampu menjaga stabilitas fiskal. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya ini sangat memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Semoga.