Profesionalisme Birokrasi dalam Pusaran Tahun Politik

Kini, demi mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan masyarakat dari goncangan ekonomi, maka penting bagi pemerintah untuk menjaga postur APBN agar tetap sehat. Dalam menjaga postur APBN yang sehat, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat rencana anggaran, efisiensi pengeluaran, dan pencarian sumber daya yang berkelanjutan.

Profesionalitas Birokrasi

Berdasarkan teori New Public Management (NPM), kepentingan masyarakat diagregasi oleh kepentingan individu. Masyarakat ditempatkan sebagai customer, seperti diterapkan pada sektor privat, pemerintah berperan sebagai katalis, menghadirkan mekanisme serta struktur insentif dalam mewujudkan berhasilnya suatu kebijakan, serta akuntabilitasnya berpatokan terhadap mekanisme pasar.

Teori NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern seperti saat ini.

Pelayanan publik merupakan suatu pemahaman terhadap kepentingan umum dan seharusnya terpenuhi, baik penyediaan barang maupun jasa umum, dan dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Pelayanan publik merupakan kepercayaan publik, pelaksaanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan profesional berdasarkan peraturan yang ditetapkan, agar melahirkan kepercayaan masyarakat.

Pentingnya peran birokrasi sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat mengingatkan kembali pada perkembangan awal konsepsi birokrasi, di mana kenetralan birokrasi sering dibicarakan para pakar. Seorang Ilmuan bernama Hegel berpendapat bahwa birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara dan masyarakatnya.

Masyarakat yang terdiri dari para profesional dan pengusaha merupakan sekelompok individu yang mewakili berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara hadir untuk mewakili kepentingan-kepentingan umum.

Oleh sebab itu, birokrasi pemerintah memiliki peran sebagai perantara yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersalurkan ke kepentingan umum. Artinya, birokrasi Hegelian tesebut menekankan bahwa posisi birokrasi harus netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya.

Saat ini, tatkala suasana politik nasional mulai riuh dan memanas, pemerintah (pusat maupun daerah) harus tetap bisa menjaga netralitas dari pengaruh politik yang ada. Profesionalitas pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik tanpa terpengaruh oleh perubahan politik.

Ketika birokrasi mengutamakan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelayanan, maka masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang stabil meskipun terjadi perubahan pemerintahan. Oleh sebab itu, meski tak mudah, namun dalam konteks tahun politik, pemerintah harus berupaya keras untuk memastikan bahwa birokrasi tetap independen, profesional, dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya.