Profesionalisme Birokrasi dalam Pusaran Tahun Politik

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

Suasana menjelang pemilihan umum 2024 telah dapat dirasakan dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu fenomena yang kerap kali mewarnai jalannya pemilihan umum di Indonesia adalah mulai munculnya berbagai narasi janji untuk menarik hati masyarakat dalam ajang pemilihan.

Pada umumnya tatkala memasuki masa kontestasi politik, banyak manuver yang mulai dilakukan calon-calon pemimpin untuk menarik dukungan atau simpati masyarakat. Di mana salah satunya yang paling sering dilakukan adalah menjanjikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat.

Berbagai program yang ditawarkan oleh kandidat mulai dari isu peningkatan pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Adapun “Janji Politik” ini dikemas dalam rangka menarik simpati masyarakat untuk bersedia memilih kandidat tersebut pada saat pemilihan.

Bagi pemilih, janji politik pada dasarnya menunjukkan harapan (expectation) terhadap berbagai program atau kegiatan yang akan dikerjakan calon untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan serta menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pemilih.

Permasalahannya, aneka janji politik yang seharusnya sebagai etika sosial dan bagian dari peradaban yang terkait dengan niat serta komitmen kandidat, pada akhirnya sering kali mengalami kesulitan untuk direalisasikan karena situasi dan kondisi yang ada, terutama kendala terkait kemampuan fiskal yang dimiliki.

Sejatinya, janji politik yang dibuat oleh para calon pemimpin perlu selalu mempertimbangkan kemampuan fiskal dan anggaran negara. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pasalnya, janji politik yang tidak mempertimbangkan kemampuan fiskal dapat mengancam stabilitas ekonomi negara.

Selain itu, berbagai janji politik yang tidak realistis juga dapat merusak kredibilitas pemerintah. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan apabila berbagai janji politik tersebut tidak dapat diwujudkan atau hanya merupakan retorika kosong.

Oleh sebab itu, dalam merancang janji politik, calon pemimpin harus bekerja sama dengan para ahli ekonomi dan keuangan untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan dapat dibiayai dengan sumber daya yang ada tanpa mengancam stabilitas ekonomi negara.

Hal ini memerlukan perhitungan yang hati-hati demi menjaga kesehatan fiskal negara. Janji politik yang diiringi dengan pertimbangan kemampuan fiskal dan anggaran negara akan memudahkan seorang pemimpin untuk lebih mudah dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diharapkan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

APBN dan Dinamika Tahun Politik
Penyusunan kebijakan anggaran tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, instrumen fiskal di tahun politik biasanya rawan terhadap berbagai usulan belanja yang populis guna mendongrak elektabilitas.

Oleh sebab itu, di masa yang tak mudah ini, pemerintah perlu tetap mengarahkan anggaran sesuai fungsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dalam pembuatan APBN harus berdasarkan pada tiga logika fungsi dasar, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pada alokasinya, setiap periode pemerintahan memiliki prioritasnya masing-masing, di mana APBN pasti akan mengikuti visi pimpinan. Begitu juga APBN menjalankan fungsi untuk memperbaiki distribusi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Kelompok pengeluaran yang tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi untuk diberikan ke masyarakat tidak mampu. Termasuk pada daerah tertinggal juga akan diberi alokasi dana untuk pembangunan yang lebih besar. Selain itu, fungsi berikutnya adalah stabilisasi, terutama ketika kondisi perekonomian sedang mengalami gejolak.

Saat ini, realisasi APBN hingga Juli 2023 masih tercatat surplus senilai Rp 153,5 triliun atau sebesar 0,72% terhadap produk domestik bruto (PDB). Surplus ini didapat dari realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.614,8 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp1.461,2 triliun.

Meski demikian, hal tersebut tetap patut diwaspadai, terutama di tengah penurunan beberapa sumber penerimaan negara dan realisasi belanja yang belum optimal. Tren perlambatan penerimaan lebih banyak akibat penurunan harga komoditas yang signifikan, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak pada periode Januari-Juli 2023 tidak setinggi periode yang sama tahun 2022 yang mampu menembus 58,8%. Selain itu, mulai berakhirnya tren lonjakan harga komoditas juga turut berdampak terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai, terutama bea keluar. Pada periode Januari-Juli 2023, penerimaan bea keluar tercatat Rp 5,86 triliun atau turun 81,34% secara tahunan.

Kini, demi mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan masyarakat dari goncangan ekonomi, maka penting bagi pemerintah untuk menjaga postur APBN agar tetap sehat. Dalam menjaga postur APBN yang sehat, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat rencana anggaran, efisiensi pengeluaran, dan pencarian sumber daya yang berkelanjutan.

Profesionalitas Birokrasi
Berdasarkan teori New Public Management (NPM), kepentingan masyarakat diagregasi oleh kepentingan individu. Masyarakat ditempatkan sebagai customer, seperti diterapkan pada sektor privat, pemerintah berperan sebagai katalis, menghadirkan mekanisme serta struktur insentif dalam mewujudkan berhasilnya suatu kebijakan, serta akuntabilitasnya berpatokan terhadap mekanisme pasar.

Teori NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern seperti saat ini.

Pelayanan publik merupakan suatu pemahaman terhadap kepentingan umum dan seharusnya terpenuhi, baik penyediaan barang maupun jasa umum, dan dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Pelayanan publik merupakan kepercayaan publik, pelaksaanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan profesional berdasarkan peraturan yang ditetapkan, agar melahirkan kepercayaan masyarakat.

Pentingnya peran birokrasi sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat mengingatkan kembali pada perkembangan awal konsepsi birokrasi, di mana kenetralan birokrasi sering dibicarakan para pakar. Seorang Ilmuan bernama Hegel berpendapat bahwa birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara dan masyarakatnya.

Masyarakat yang terdiri dari para profesional dan pengusaha merupakan sekelompok individu yang mewakili berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara hadir untuk mewakili kepentingan-kepentingan umum.

Oleh sebab itu, birokrasi pemerintah memiliki peran sebagai perantara yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersalurkan ke kepentingan umum. Artinya, birokrasi Hegelian tesebut menekankan bahwa posisi birokrasi harus netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya.

Saat ini, tatkala suasana politik nasional mulai riuh dan memanas, pemerintah (pusat maupun daerah) harus tetap bisa menjaga netralitas dari pengaruh politik yang ada. Profesionalitas pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik tanpa terpengaruh oleh perubahan politik.

Ketika birokrasi mengutamakan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelayanan, maka masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang stabil meskipun terjadi perubahan pemerintahan. Oleh sebab itu, meski tak mudah, namun dalam konteks tahun politik, pemerintah harus berupaya keras untuk memastikan bahwa birokrasi tetap independen, profesional, dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Profesionalitas dan netralitas pemerintah mutlak dibutuhkan masyarakat agar menjamin keutuhan, kekompakan, segala perhatian pada tugas-tugas pelayanan publik bagi masyarakat agar tetap optimal.

Selamat berkontestasi politik kepada semua calon pemimpin dan kandidat yang berpartisipasi. Semoga proses politik dapat berjalan dengan damai, adil, dan demokratis.