Begini Respons Mahfud MD Soal Kritikan Amies Rais Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD ogah merespons kritikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais . Amien memberikan kritikan terkait pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum.

“Enggak perlu dikomentari lah kalau Pak Amien Rais,” tegas Mahfud dalam keterangannya kepada awak media, Jumat 9 Juni 2023.



Sebelumnya, Amien Rais menyebut jika hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum hingga 31 Desember 2023 itu akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden hasil Pemilu 2024 nanti.

Pada kesempatan itu, salah satu anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum, Najwa Shihab justru mengatakan, anggota-anggota tim bentukan Mahfud MD itu justru terdiri dari orang-orang yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah.

“Saya yang menjawab Pak Amien kalau Pak Menko tidak mau jawab. Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amien, untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam Tim Reformasi Hukum ini,” ungkap Najwa Shihab.



“Rasanya Mas Uceng, Bivit, Feri Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya Pak Amien perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Najwa juga mengatakan, anggota tim yang akan bekerja di Tim Percepatan Reformasi Hukum hingga 31 Desember 2023 akan melakukan pendekatan publik dengan menyerap aspirasi masyarakat.

“Sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahnya kalau kita pakai pendekatannya menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan,” katanya.



Najwa pun menegaskan Tim Percepatan Reformasi Hukum tidak akan mencampur adukkan dengan masalah politik.

“Karena rasanya nggak bisa banyak berharap urusannya politik semua ini pak, semua pejabat negara dan kementerian negara mohon maaf pasti sekarang urusannya copras-capres atau cawe-cawe. Jadi, pendekatannya lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan teman-teman masyarakat sipil,” tandasnya.