Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum karena Marak Mafia Peradilan dan Agraria
Sabtu, 10 Juni 2023 - 01:39 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto: SINDOnews/Binti
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD resmi membentuk tim percepatan reformasi hukum. Salah satu alasan pembentukanya yakni maraknya mafia peradilan dan agraria.
“Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan,” ungkap Mahfud MD dalam keterangannya kepada awak media, Jumat 9 Juni 2023.
Baca juga: Mafia Peradilan, Bagaimana Modusnya dan Siapa Pelakunya?
Dia mengatakan, salah satunya yakni soal sertifikat ganda. Ketika hal itu naik ke pengadilan, kata dia, mafia itulah yang menang.
“Seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali, dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri,” tambahnya.
Sehingga, kata Mahfud, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di Tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi dalam sepanjang sejarah penjajakan indeks persepsi korupsi.
“Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan,” ungkap Mahfud MD dalam keterangannya kepada awak media, Jumat 9 Juni 2023.
Baca juga: Mafia Peradilan, Bagaimana Modusnya dan Siapa Pelakunya?
Dia mengatakan, salah satunya yakni soal sertifikat ganda. Ketika hal itu naik ke pengadilan, kata dia, mafia itulah yang menang.
“Seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali, dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri,” tambahnya.
Sehingga, kata Mahfud, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di Tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi dalam sepanjang sejarah penjajakan indeks persepsi korupsi.
Lihat Juga :
