5.000 Rekening terkait Transaksi Judi Online Diblokir

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, sebanyak 5.000 rekening telah diblokir karena diduga terindikasi digunakan untuk judi online . Perputaran uang judi online mencapai ratusan triliun rupiah.

Hal ini diungkapkan Hadi Tjahjanto usai menggelar rapat dengan sejumlah kementerian menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online.

"Dan dari pembicaraan yang tadi kami laksanakan bahwa OJK itu mencatat ada 5.000 rekening yang sudah dibekukan karena adanya kegiatan yang anomali, anomalinya apa? Itu frekuensinya besar, namun nilainya kecil," kata Hadi dalam jumpa pers di Kantornya, Selasa (23/4/2024).



Hadi menyebut, pemblokiran ribuan rekening tersebut berkaitan dengan data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan data PPATK, kata Hadi, sejak 2017 sampai dengan 2024 itu terjadi peningkatan judi online secara signifikan.

"Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online, 80%-nya memang bermain di bawah nilai Rp100.000. Dan dicatat bahwa perputaran uang di tahun 2023 itu mencapai Rp327 triliun agregat, keluar masuk, keluar masuk, itu tercatat Rp327 triliun. Itu berasal dari 168 transaksi. Dan triwulan pertama, tahun 2024 ini tercatat Rp100 T, luar biasa, ini juga agregat ya," katanya.

Sedangkan dari Kementerian Kominfo, kata Hadi, telah melakukan tindakan. Hingga 30 Desember 2023, sebanyak 805.923 konten judi online telah ditangani. "Jadi memang sangat besar ya. Dan servernya ada di luar negeri," kata Hadi.



Sedangkan data dari Bareskrim Polri, lanjut Hadi, bahwa sejak 2015 sampai 2023 tercatat beberapa model. Pada 2015 judinya bersifat kredit market, kemudian 2016 sifatnya sudah cash market. Dan pada 2023 sudah mulai masif menggunakan link alternatif dan menggunakan server dari luar negeri yang paling banyak diminati judi online dengan slot.

"Karena apa, karena lebih mudah, kapan saja, di mana saja. Artinya kapan saja sambil duduk ini bisa melaksanakan judi online," kata Hadi.

Maka dari itu, Hadi menyebut pihaknya tengah melakukan kolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk segera membentuk satgas seusai perintah Presiden Jokowi.

"Kita juga akan segera melakukan kerja sama kolaborasi sinergi antarkementerian dengan membentuk satgas sesuai perintah Bapak Presiden yang bertugas di antaranya adalah memberikan edukasi pada masyarakat, kemudian melaksanakan patroli siber dan publikasi pendidikan judi online, termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening dan pengungkapan kasus-kasus yang tadinya sudah dilaksanakan," kata Hadi.

"Memang kuncinya adalah nantinya apabila sudah dibentuk Satgas, dari laporan OJK tadi yang 5.000 rekening yang mencurigakan itu dibuka, maka akan kelihatan jaringan. Penindakan hukum akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan dengan sinergi kolaborasi kementerian dan lembaga saya yakin judi online bisa kita berantas," katanya.