Omnibus Law Jadi Peluang Pemerintah Cetak Lapangan Kerja
Selasa, 30 Juni 2020 - 18:28 WIB
loading...
Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Wasiaturahma mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Wasiaturahma mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Ia menilai, UU yang berspirit memangkas regulasi ini bisa menjadi peluang pemerintah pulihkan kondisi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
(Baca juga: Sikap PBNU terkait RUU Cipta Kerja Sektor Jaminan Produk Halal)
Rahma mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menghilangkan segala kerumitan dalam investasi. Menurutnya, kemudahan investasi akan menarik para investor kembali masuk ke Indonesia.
"Saat investor masuk, akan terbuka lapangan kerja. Sektor-sektor yang terdampak karena covid-19 akan kembali bergerak. Ini salah satu tujuan RUU Cipta Kerja," kata Rahma, Selasa (30/6/2020). (Baca juga: Pandemi Corona, Kadin Nilai RUU Cipta Kerja Bisa Bangkitkan UMKM)
Rahma mengatakan, untuk membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi segera bangkit paska covid-19 pemerintah harus membuka keran investasi. Sementara itu, kemudahan investasi di suatu negara menjadi pertimbangan bagi para investor. Menurutnya, hal ini bisa diakomodasi di dalam RUU Cipta Kerja.
(Baca juga: Sikap PBNU terkait RUU Cipta Kerja Sektor Jaminan Produk Halal)
Rahma mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menghilangkan segala kerumitan dalam investasi. Menurutnya, kemudahan investasi akan menarik para investor kembali masuk ke Indonesia.
"Saat investor masuk, akan terbuka lapangan kerja. Sektor-sektor yang terdampak karena covid-19 akan kembali bergerak. Ini salah satu tujuan RUU Cipta Kerja," kata Rahma, Selasa (30/6/2020). (Baca juga: Pandemi Corona, Kadin Nilai RUU Cipta Kerja Bisa Bangkitkan UMKM)
Rahma mengatakan, untuk membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi segera bangkit paska covid-19 pemerintah harus membuka keran investasi. Sementara itu, kemudahan investasi di suatu negara menjadi pertimbangan bagi para investor. Menurutnya, hal ini bisa diakomodasi di dalam RUU Cipta Kerja.
Lihat Juga :
