Kompleksitas Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi di Daerah

Rico Hermawan
Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara

LAHIRNYA Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membawa pesan baru bagi upaya reformasi regulasi di Indonesia. Salah satu harapannya adalah terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dari pusat hingga daerah, sehingga dapat mendorong daya saing ekonomi dan investasi. Meski demikian, upaya ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Banyak pekerjaan rumah, khususnya di pemerintah daerah, yang perlu dibereskan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tersebut.

Pasal 181 ayat (2) UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang pengaturannya bertentangan dengan UU Cipta Kerja, harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Artinya, regulasi daerah yang telah terbit saat ini, yang pengaturannya bertentangan dengan UU Cipta Kerja, perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan baru dalam UU Cipta Kerja yang jumlahnya sangat banyak. Persoalannya, seberapa besar kapasitas pemda untuk menyesuaikan regulasinya yang bertentangan tersebut?

Sekelumit Persoalan
Menyesuaikan regulasi yang pengaturannya begitu banyak dalam UU Cipta Kerja, bagi pemda bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.

Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah secara teoritis memiliki tempat fleksibilitas yang sangat sempit untuk tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, dalam realitanya, disharmoni peraturan justru sering terjadi di tingkat ini. Padahal, jika ditengok lagi, setiap tahunnya regulasi yang diterbitkan oleh daerah jumlahnya bisa mencapai ratusan peraturan, baik dalam bentuk regeling maupun beschikking. Oleh karena itu, menyesuaikan kembali regulasi-regulasi yang telah terbit menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi daerah.