Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas

Yang juga penting adalah harus membangun data disabilitas yang terpilah dan komprehensif serta perlu adanya pengawasan dan upaya berkelanjutan terhadap aksesibilitas pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, mendorong seluruh pemerintah daerah agar membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8/2016 untuk mewujudkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada sektor transportasi dan komunikasi digital. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi terkait pemenuhan hak atas sarana dan prasarana fasilitas pada sektor transportasi dan e-commerce untuk menunjang aktivitas penyandang disabilitas.