Pameran Yos Suprapto Diberedel, Menko Pratikno: Aduh, Tanya ke Pak Menteri Kebudayaan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengaku belum mendapatkan laporan terkait pemberedelan atau pembatalan pameran tunggal lukisan karya Yos Suprapto . Pratikno malah meminta agar menanyakan polemik tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon .

"Aduh, tanya ke Pak Menteri Kebudayaan, tanya ke Menteri Kebudayaan, tanya Pak Menteri, tanya Pak Menteri Kebudayaan," ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/12/2024).

Pratikno mengatakan saat ini masih fokus pada penanganan bencana yang melanda sejumlah Indonesia. Dia juga belum mendapatkan laporan terkait pembungkaman pameran lukisan Yos.



"Ya harus pelajari dulu. Ini masih ngurusi bencana terus urusannya. Saya belum baca (laporan), segera saya lihat," ujarnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Fadli Zon mengungkapkan mengatakan batalnya pameran tunggal seni rupa karya Yos Suprapto berjudul "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional karena ada lukisan yang tidak pantas dan tidak sesuai tema.

Fadli menceritakan bahwa proses pameran lukisan di Galeri Nasional sebenarnya sudah dipersiapkan cukup lama, termasuk berkomunikasi dengan kurator.

"Dalam pameran itu, yang berkuasa adalah kurator. Kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya dan memilih tema tentang kedaulatan pangan. Dalam prosesnya, akhirnya ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan, kurator itu sudah mendiskusikan hal tersebut dan tidak sependapat," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, meski tidak diizinkan oleh kurator, Yos memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator yang dianggap tidak pantas dan vulgar. Menurut Fadli, kurator juga menilai lukisan tersebut di luar tema serta bermuatan politik serta makian.



"Kemudian ada lukisan yang tidak pantas, seperti orang sedang telanjang, atau sedang bersetubuh dengan memakai topi yang punya identitas ciri budaya tertentu, seperti topi Raja Mataram, Raja Jawa, atau Raja Mataram, dan sebagainya. Itu kan bisa masuk dalam kategori ketersinggungan orang, termasuk kategori SARA," katanya.

Fadli mengatakan, pemerintah mendukung dan tidak mengekang kebebasan ekspresi, tetapi jangan sampai kebebasan tersebut melampaui batas. "Kita mendukung kebebasan berekspresi. Tapi tadi itu, kan ada dong misalkan temanya soal pangan, tetapi ada yang menginjak orang, dianggap penggunaan budaya tertentu, dan tidak senonoh. Tadi itu kan ada batasnya," pungkasnya.