Haji 2021 Batal, Persiapan Tahun Depan Akan Dibahas Lebih Awal

Rumadi menuturkan, selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia sangat baik. Dia juga menepis informasi yang menyebut Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke Saudi.

"Lebih tidak benar lagi sebagian orang yang bilang Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi. Hal itu sama sekali tidak benar, masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar," kata dia.

Di sisi lain, Rumadi mengklaim keputusan pemerintah untuk meniadakan haji 2021 adalah pilihan terbaik yang bisa diambil meskipun mengecewakan masyarakat, terkhusus calon jemaah haji.

"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini kali tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya juga yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit yang kita hadapi karena pandemi Covid-19," katanya.

Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengkritik keputusan pemerintah ini. Menurutnya, pemerintah belum transparan menjelaskan tentang penyebab tidak terlaksananya ibadah haji tahun ini. Dia kemudian menyebut surat Dubes Arab Saudi kepada DPR yang menjelaskan tentang posisi pemerintah Arab Saudi yang belum mengambil keputusan apapun tentang penyelenggaraan haji tahun ini.

“Itu bukti belum tuntasnya komunikasi politik Pemerintah Indonesia dan Saudi. Tidak akan terjadi begitu kalau sudah dikomunikasikan keputusan itu. Minimal sebelum keputusan itu diberitahukan kepada mereka. Mereka tidak mau juga disalah-salahin,” ujarnya.

Dia mengungkapkan pemerintah juga belum melakukan komunikasi kepada seluruh stakeholder, seperti penyelenggara haji khusus. Iskan menyebut saban tahun ada 16.000 jamaah yang menggunakan jalur haji khusus.

“Mereka harus diajak bicara. Kalau jamaah kita cuma 30.000 (yang diizinkan), mereka bisa memberangkatkan. Mereka tidak membutuhkan waktu banyak. Mereka punya hotel sendiri dan penerbangan bisa sewa,” jelasnya.

Jangan Politisasi Pembatalan Haji
Pembatalan pemberangkatan jamaah haji ini diiringi sejumlah isu liar, seperti dana haji digunakan untuk infrastruktur dan Indonesia tidak mendapatkan kuota. Pemerintah sudah menyangkal tersebut.

Tokoh Muhammadiyah Amirsyah Tambunan menyarankan dua hal kepada semua pihak terkait berkembangkan isu liar ini. Pertama, jangan mempolitisasi pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji ini.