Haji 2021 Batal, Persiapan Tahun Depan Akan Dibahas Lebih Awal
loading...
A
A
A
"Semoga tahun depan pandemi sudah teratasi. Kami akan sesegera mungkin membahas persiapan haji 2022 dengan Arab Saudi," ujar Menag di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Menurut Menag, tahun ini sebenarnya pemerintah telah melakukan persiapan dini untuk penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan Gus Yaqut setelah dilantik Presiden Jokowi adalah pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji. Tugasnya, melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan sudah dilakukan.
Namun, pandemi global masih mengancam. Saudi juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahkan hingga hari ini, 29 Syawal 1442 H.
"Kebijakan pembatalan, karena pemerintah mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. Dalam kondisi pandemi, keselamatan dan keamanan ibadah menjadi hal utama yang harus dikedepankan," tegasnya.
Menag menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah dua tahun tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19. Menag juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran jemaah haji Indonesia.
Menurut Gus Yaqut, penyelenggaran haji melibatkan banyak orang yang berpotensi terjadi kerumunan. Hal itu berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19.
Dia pun membantah munculnya berbagai rumor terkait latar belakangan keputusannya, termasuk tudingan pembatalan ini karena Indonesia memiliki utang kepada Pemerintah Arab Saudi.
“Indonesia tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Jadi info tagihan tadi adalah 100% berita hoaks atau berita sampah jangan dipercaya,” ujar Ketua Umum GP Ansor tersebut.
Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji ini juga tidak disebabkan karena lemahnya lobi pemerintah RI ke Pemerintah Arab Saudi. Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menegaskan, hingga kini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan resmi terkait kuota haji untuk berbagai negara.
"Jadi, pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah," katanya.
Menurut Menag, tahun ini sebenarnya pemerintah telah melakukan persiapan dini untuk penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan Gus Yaqut setelah dilantik Presiden Jokowi adalah pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji. Tugasnya, melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan sudah dilakukan.
Namun, pandemi global masih mengancam. Saudi juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahkan hingga hari ini, 29 Syawal 1442 H.
"Kebijakan pembatalan, karena pemerintah mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. Dalam kondisi pandemi, keselamatan dan keamanan ibadah menjadi hal utama yang harus dikedepankan," tegasnya.
Menag menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah dua tahun tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19. Menag juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran jemaah haji Indonesia.
Menurut Gus Yaqut, penyelenggaran haji melibatkan banyak orang yang berpotensi terjadi kerumunan. Hal itu berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19.
Dia pun membantah munculnya berbagai rumor terkait latar belakangan keputusannya, termasuk tudingan pembatalan ini karena Indonesia memiliki utang kepada Pemerintah Arab Saudi.
“Indonesia tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Jadi info tagihan tadi adalah 100% berita hoaks atau berita sampah jangan dipercaya,” ujar Ketua Umum GP Ansor tersebut.
Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji ini juga tidak disebabkan karena lemahnya lobi pemerintah RI ke Pemerintah Arab Saudi. Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menegaskan, hingga kini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan resmi terkait kuota haji untuk berbagai negara.
"Jadi, pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah," katanya.
Explore More