Haji 2021 Batal, Persiapan Tahun Depan Akan Dibahas Lebih Awal

Kedua, adanya transparansi dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tentang penggunaan dana haji ini. Di sisi lain, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai pembatalan ini sudah melalui pertimbangan matang dari pemerintah karena telah berkonsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dia juga mengungkapkan Pemerintah Arab Saudi melalui Dubesnya, Syekh Essam bin Abed Al Thaqafi, menyatakan menghargai keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Hal itu diungkapkan ketika berkunjung ke Kantor Pusat MUI di Jakarta, Selasa (8/6/2021). Dua kali gagal dan pandemi masih belum diketahui kapan berakhirnya, pemerintah diminta tetap mempersiapkan pemberangkatan pada tahun depan.

Amirsyah menerangkan pemerintah harus fokus pada penanganan penyebaran Covid-19 di dalam negeri. Pemerintah pusat dan daerah (pemda) bersama stakeholder harus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan bahaya Covid-19.

“Karena sekarang masyarakat merasa seperti enggak ada lagi Covid-19,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (9/6/2021).

MUI, menurutnya, mengerahkan seluruh MUI daerah untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang Covid-19. MUI bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memitigasi dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19.

“Jangan sampai kita menganggap di kota sudah aman, tapi bertransmisi ke daerah dan desa, seperti kejadian di Kudus. Itu memprihatinkan. Ikhtiar ini perlu dilakukan dan diharapkan 2021 (pandemi Covid-19) sudah selesai kita hadapi seperti negara maju. Kita lihat Australia, dia bisa mendeteksi orang per orang dengan tracing, testing, dan treatment (yang baik),” tuturnya.

Amirsyah yakin jika kasus Covid-19 turun atau bisa dikendalikan, Indonesia akan mendapatkan kuota dan memberangkatkan jamaah haji pada tahun depan. “Arab Saudi sudah mempunyai mekanisme menghitung jumlah kuota seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemarin dubes Arab Saudi menyatakan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi yang sudah lama itu tidak ada masalah,” paparnya.

Ia memastikan Syekh Essam menyampaikan kepada jajaran pengurus MUI bahwa belum ada satu negara pun di dunia yang mendapatkan izin masuk untuk mengikuti ibadah haji. Arab Saudi diduga tengah memperhitungkan kemungkinan terjadi penyebaran kasus Covid-19 pada penyelenggaraan haji. Ibadah ini selalu melibatkan ratusan ribu orang tentu membuka kemungkinan terjadi kerumunan. Ini bisa menjadi klaster baru lagi.

Persiapan Tak Bisa Mendadak
Sementera itu, Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawasi Haji Indonesia (PKHI) Imam Addaruquthni menilai sikap Pemerintah Arab Saudi yang belum mengumumkan penyelenggaraan haji karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Dari sisi Indonesia, menurutnya, pengiriman ratusan ribu orang itu membutuhkan persiapan panjang. Tak bisa mendadak.

“Persiapan ini sudah dilaksanakan, dalam arti kepanitiaannya. (Namun) untuk penyewaan akomodasi harus lunas dan tuntas sebelum berangkat. Kalau diputuskan dibayar, sedangkan haji belum pasti diputuskan oleh Saudi, ini bisa masalah karena (menyangkut) dana triliunan,” jelasnya.