Indonesia Ditimpa Banyak Bencana, 5 Pelaku Utama Ini Harus Bekerja Sama

loading...
Indonesia Ditimpa Banyak Bencana, 5 Pelaku Utama Ini Harus Bekerja Sama
Menko PMK Muhadjir Effendy mengunjungi daerah terdampak longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). FOTO/Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi
JAKARTA - Memasuki awal 2021, di Indonesia sudah dihadapkan pada empat bencana besar yang merenggut banyak nyawa manusia. Mulai dari tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat; gempa bumi di Majene , Sulawesi Barat; banjir di Kalimantan Selatan; hingga erupsi Gunung Semeru , Jawa Timur.

Terkait itu, pakar mitigasi bencana dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menyebut setidaknya ada lima pelaku utama yang harus saling bekerja sama dalam proses mitigasi bencana. Pelaku utama itu, antara lain adalah pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media serta akademisi.

"Kalau bicara mitigasi bencana, seharusnya memang para pihak, setidaknya ada lima pelaku utama harus bisa bekerja sama, yakni pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, media, dan akademisi," kataEko saat dihubungi, Minggu (17/1/2021).

Baca juga: Korban Meninggal Longsor Sumedang Bertambah Jadi 25 Orang, Berikut Identitasnya



Dimulai dari pemerintah, kata Eko, akan mulai mengeluarkan kebijakan setelah menerima mandat dari masyarakat. Kemudian, masyarakat menyambut apa yang diberikan pemerintah, dan itu akan terus berjalan ketika para pelaku usaha memberikan dana bantuan.

"Pemerintah dengan mandatnya akan bekerja sama secara sendirinya, tetapi dia enggak akan bisa kalau enggak didukung oleh warga. Dan, di banyak kasus pasti didukung juga kan oleh lembaga usaha," tuturnya.

Eko mengatakan, di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pasti memerlukan naskah akademis, dan di situlah peran akademisi hadir. Lalu, tanpa media, sambungnya, kebijakan tersebut akan sulit sampai dan diterima oleh masyarakat.



"Kebijakan itu kan berbasis pengetahuan ya, maka semua kebijakan perlu naskah akademik, perlu riset. Penyebaran informasi yang baik itu kan juga butuh media," katanya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top