Berisiko Tinggi Tertular, 9,1 Juta Orang Akan Disuntik Vaksin Covid-19

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 9,1 juta orang dengan kategori berisiko tinggi tertular hingga Desember 2020.



Kelompok pertama yang akan divaksinasi adalah tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 dan tenaga laboratorium yang terlibat dalam pemeriksaan untuk mendeteksi penularan Covid-19.



Kemudian kelompok kedua yang akan mendapat vaksinasi adalah petugas pelayanan publik di fasilitas umum seperti bandara, stasiun, puskesmas, serta aparat TNI-Polri dan Satpol PP yang menjalankan penegakan protokol kesehatan. (Baca: Agar Doa Cepat Dikabulkan, Perhatikan tiga Hal Ini)

Vaksinasi dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan kehalalannya. Karena itu, saat ini tim BPOM, MUI, dan Kemenag ikut dalam rombongan kunjungan ke China untuk mengecek keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan farmasi tersebut.

“Pemerintah tetap memastikan vaksin dapat digunakan secara aman baik dari manfaat, yakni mencegah sakit dari virus Covid-19 maupun aman dari aspek kehalalan,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, ketersediaan 9,1 juta vaksin tersebut berasal dari tiga farmasi vaksin asal China, yakni Sinovac Biotech, Sinopharm, dan CanSino Biological (lihat grafis). “Kalau ditotal dari November hingga Desember, kita sudah dapat kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi untuk 9,1 juta orang,” ujar Yuri.

Menurut dia, vaksin hanya bisa mencegah, namun tidak bisa membebaskan dari kemungkinan terpapar Covid-19. Artinya, vaksin ini bertujuan memberikan kekebalan agar pada saat seseorang terpapar virusnya tidak jadi sakit.

Dengan begitu, disiplin protokol kesehatan dengan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun perlu tetap dijaga. “Ini perlu dipahami betul oleh seluruh masyarakat bahwa sekalipun telah divaksin maka menjaga agar tidak terpapar dengan tetap menggunakan masker perlu dilaksanakan,” tegas Yuri. (Baca juga: Wawancara Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dilakukan Daring)

Dia mengatakan, gambaran sekarang bahwa 80% kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tidak menunjukkan gejala. Nah, apabila kemudian orang tersebut berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, maka sangat menular kepada orang lain.

Jika orang yang tertular itu memiliki imunitas yang lebih rendah karena ada faktor komorbid karena usia dan sebagainya, maka akan masuk dalam fase jatuh sakit. “Disiplin protokol kesehatan menjadi kunci mencegah terpapar Covid-19. Tetap harus menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sekalipun sudah divaksin,” ungkapnya.

Berbicara kebutuhan, kata dia, pemerintah idealnya membutuhkan 320 juta vaksin. Kemudian kelompok vaksinasi yang utama dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun. “Vaksinasi ini hanya dilakukan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Maka kelompok inilah yang akan kita vaksin,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta persoalan vaksin tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dia mengingatkan jangan sampai masalah vaksin dipersepsi kurang baik karena buruknya komunikasi publik. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan berhenti Menyusui)

“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya.

Sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta agar persoalan vaksin betul-betul dipersiapkan. Terutama berkaitan dengan komunikasi publiknya. “Terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, kualitas, serta distribusinya seperti apa,” ungkapnya.

Jokowi juga menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Dia mengingatkan vaksin tidak dianggap mudah. “Jangan menganggap mudah implementasi. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengingatkan jangan sampai vaksin dihantam isu-isu dan dipelintir. Pada akhirnya membuat masyarakat demonstrasi. “Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul. Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” pungkasnya. (Baca juga: DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas)

Dia juga meminta agar treatment terhadap vaksin tidak dianggap enteng. Menurutnya, setiap vaksin memiliki perlakukan yang berbeda-beda sehingga perlu ada pelatihan untuk hal ini. Misalnya bagaimana training membawa vaksin, menaruh vaksin karena jumlahnya banyak.

“Vaksin-vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda. Dari G42 itu beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari AstraZeneca beda lagi. Nyimpen-nya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh guncang apa boleh,” ucapnya.

Di sisi lain, Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan terkait hasil kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Tohir ke Inggris terkait vaksin Covid-19 AstraZeneca. Dia mengatakan bahwa vaksin akan tiba pada April 2021. “Tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Erick untuk AstraZeneca ini kiriman pertama di bulan April 2021,” bebernya.

Seperti diketahui, Indonesia mendapatkan 100 juta vaksin AstraZeneca. Vaksin akan dikirim secara bertahap. “Dan satu bulannya kita mendapatkan kira-kira 11 juta dan totalnya dapat 100 juta. Betul Pak Erick ya? 100 juta. Ini perlu kita ketahui bersama,” ungkapnya. (Baca juga: Eropa Khawatirkan Risiko Sengketa Hasil Pemilu Presiden AS)

Di bagian lain, induk perusahaan holding BUMN farmasi, Bio Farma, telah terpilih sebagai salah satu Potential Drug Manufacturer CEPI for Covid-19. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari hasil due diligence pada 15 September 2020, yang memberikan penilaian pada aspek sistem produksi vaksin dan mutunya, sistem analitik laboratorium, dan sistem teknologi informasi yang digunakan Bio Farma dalam memproduksi vaksin.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, fasilitas Bio Farma yang akan digunakan oleh CEPI adalah memproduksi vaksin Covid-19 dengan multiplatform sebanyak 100 juta dosis per tahunnya, yang akan dimulai pada akhir Q4 2021/Q1 2022. (Lihat videonya: Diduga Depresi Sekolah Daring, Pelajar Nekat Bunuh Diri)

“Saat ini dunia sedang berusaha menemukan vaksin Covid-19 dengan segala jenis platform. Pengembang vaksin dari seluruh dunia, ada yang belum memiliki fasilitas produksi massal secara mandiri sehingga CEPI akan mempertemukannya dengan produsen vaksin yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dan Bio Farma adalah salah satunya,” ucap Honesti. (Binti Mufarida/Dita Angga)