Mulai 2024 Vaksin Covid-19 Tak Gratis, Yerry Tawalujan Berharap Harganya Terjangkau Peserta BPJS
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan merespons terkait program vaksinasi Covid-19 yang tak lagi gratis untuk masyarakat umum non penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mulai 2024. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan merespons terkait program vaksinasi Covid-19 yang tak lagi gratis untuk masyarakat umum non penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mulai 2024. Yerry memahami keputusan pemerintah untuk tidak lagi memberikan gratis vaksin Covid-19 karena kasusnya sudah melandai dan tidak lagi berstatus pandemi.
"Kami memahami dan dapat menerima kebijakan pemerintah untuk tidak gratiskan vaksin Covid-19. Kasusnya sudah melandai. Sudah menjadi endemi. Masyarakat juga sebelumnya sudah mendapat vaksin Covid-19 dua sampai tiga kali," ujar Yerry dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Juru bicara nasional Partai Perindo yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan, tidak digratiskannya vaksin itu seharusnya dipakai sebagai momentum berakhirnya Covid-19.
"Sebenarnya ini bagus menjadi momentum berakhirnya Covid-19. Virus ini sudah menjadi penyakit biasa seperti pilek dan flu. Tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan. Kekebalan tubuh masyarakat terhadap Covid-19 juga sudah tinggi. Jadi dapat diterima jika pemerintah tidak lagi memberikan vaksin gratis," ungkap Yerry.
Kendati demikian, Yerry meminta komitmen pemerintah untuk tetap memberikan fasilitas vaksin Covid-19 bagi pemegang kartu BPJS dan masyarakat dengan komorbid atau penyakit bawaan.
"Kami meminta komitmen pemerintah untuk tetap memberikan layanan vaksin Covid-19 bagi pemegang BPJS dan masyarakat yang rentan, khususnya lansia dan yang punya penyakit bawaan atau komorbid," kata Bacaleg dari Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Yerry juga meminta ketersediaan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan. "Kami harapkan pemerintah tetap menjamin ketersediaan vaksin Covid dengan harga terjangkau tidak lebih dari Rp100 ribu, jika ada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.
"Kami memahami dan dapat menerima kebijakan pemerintah untuk tidak gratiskan vaksin Covid-19. Kasusnya sudah melandai. Sudah menjadi endemi. Masyarakat juga sebelumnya sudah mendapat vaksin Covid-19 dua sampai tiga kali," ujar Yerry dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Juru bicara nasional Partai Perindo yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan, tidak digratiskannya vaksin itu seharusnya dipakai sebagai momentum berakhirnya Covid-19.
"Sebenarnya ini bagus menjadi momentum berakhirnya Covid-19. Virus ini sudah menjadi penyakit biasa seperti pilek dan flu. Tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan. Kekebalan tubuh masyarakat terhadap Covid-19 juga sudah tinggi. Jadi dapat diterima jika pemerintah tidak lagi memberikan vaksin gratis," ungkap Yerry.
Kendati demikian, Yerry meminta komitmen pemerintah untuk tetap memberikan fasilitas vaksin Covid-19 bagi pemegang kartu BPJS dan masyarakat dengan komorbid atau penyakit bawaan.
"Kami meminta komitmen pemerintah untuk tetap memberikan layanan vaksin Covid-19 bagi pemegang BPJS dan masyarakat yang rentan, khususnya lansia dan yang punya penyakit bawaan atau komorbid," kata Bacaleg dari Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Yerry juga meminta ketersediaan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan. "Kami harapkan pemerintah tetap menjamin ketersediaan vaksin Covid dengan harga terjangkau tidak lebih dari Rp100 ribu, jika ada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
