DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas
Senin, 19 Oktober 2020 - 21:13 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta joki Kartu Prakerja diusut tuntas karena terindikasi menyalahgunakan program pemerintah.Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Munculnya joki di program Kartu Prakerja menyita perhatian banyak pihak. Anggota Komisi IX DPR , Kurniasih Mufidayati meminta joki Kartu Prakerja diusut tuntas karena terindikasi menyalahgunakan program pemerintah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa keberadaan joki itu merugikan masyarakat penerima Kartu Prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN. Kata dia, joki bisa menyebabkan pergeseran peruntukkan bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun para pencari kerja. (Baca juga: Wadaw, Ada Banyak Joki di Dalam Program Kartu Prakerja)
Dia kembali menyerukan evaluasi secara total dari program Kartu Prakerja ini. "Program ini sudah dianggarkan lewat uang rakyat akhirnya tidak tersalurkan dengan baik karena ada dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki. Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," ujar Mufida dalam keterangannya kepada SINDOnews, Senin (19/10/2020).
Menurut dia, munculnya kasus joki Kartu Prakerja menambah sederet persoalan program ini sejak diluncurkan. Dia menilai secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja itu baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah. "Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai dengan baik dan maksimal," jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa keberadaan joki itu merugikan masyarakat penerima Kartu Prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN. Kata dia, joki bisa menyebabkan pergeseran peruntukkan bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun para pencari kerja. (Baca juga: Wadaw, Ada Banyak Joki di Dalam Program Kartu Prakerja)
Dia kembali menyerukan evaluasi secara total dari program Kartu Prakerja ini. "Program ini sudah dianggarkan lewat uang rakyat akhirnya tidak tersalurkan dengan baik karena ada dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki. Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," ujar Mufida dalam keterangannya kepada SINDOnews, Senin (19/10/2020).
Menurut dia, munculnya kasus joki Kartu Prakerja menambah sederet persoalan program ini sejak diluncurkan. Dia menilai secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja itu baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah. "Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai dengan baik dan maksimal," jelasnya.
Lihat Juga :
