KSPI Anggap Pernyataan RUU Cipta Kerja Segera Disahkan Cuma Psywar dari Pemerintah
Selasa, 22 September 2020 - 08:49 WIB
loading...
Presiden KSPI Said Iqbal. Foto/dok.Okezone
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersuara lantang mengenai rencana pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja (Ciptaker) . Sikap KSPI tetap menolak undang-undang (UU) sapu jagat itu, terutama klaster ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal menerangkan pihaknya telah menyampaikan kepada pimpinan, panitia kerja, dan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. Buruh ingin tidak ada pengubahan, mengurangi, dan men-down grade isi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .
Said menjelaskan, permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 sebaiknya didialogkan terlebih dahulu. Beberapa permasalahan itu antara lain, penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan pendidikan, dan pengaturan regulasi pekerja industri rintisan.
(Baca juga: Darurat Covid-19, Muhammadiyah Minta DPR Menunda RUU Cipta Kerja ).
Selain itu, ada masalah pengaturan pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi Revolusi Industri. 4.0. "Adanya pernyataan bahwa RUU Cipta Kerja akan disahkan bulan ini atau Oktober, hal itu hanyalah propaganda negatif dan psywar dari pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (22/9/2020).
Presiden KSPI Said Iqbal menerangkan pihaknya telah menyampaikan kepada pimpinan, panitia kerja, dan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. Buruh ingin tidak ada pengubahan, mengurangi, dan men-down grade isi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .
Said menjelaskan, permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 sebaiknya didialogkan terlebih dahulu. Beberapa permasalahan itu antara lain, penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan pendidikan, dan pengaturan regulasi pekerja industri rintisan.
(Baca juga: Darurat Covid-19, Muhammadiyah Minta DPR Menunda RUU Cipta Kerja ).
Selain itu, ada masalah pengaturan pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi Revolusi Industri. 4.0. "Adanya pernyataan bahwa RUU Cipta Kerja akan disahkan bulan ini atau Oktober, hal itu hanyalah propaganda negatif dan psywar dari pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (22/9/2020).
Lihat Juga :
