Ada Tukar Guling Jasa di Balik Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada
Senin, 10 Agustus 2020 - 14:26 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masalah netralitas aparatur sipl negara (ASN) selalu saja muncul dalam setiap gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, sejatinya yang yang menyebabkan ASN kerap tidak netral dan ditarik-tarik masuk “gelanggang” oleh kandidat.
Ada banyak faktor Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini mengatakan, netralitas ASN sangat dipengaruhi struktur birokrasi. ASN bisa berpihak pada salah satu calon karena tekanan struktural dan khawatir karirnya mandek.
Namun ada pula usaha untuk menukarkan jasa ketidaknetralan tersebut dengan sesuatu. Ini bukan hanya aktor politik yang aktif, tetapi ASN-nya juga aktif mendekati kandidat. Selain itu, hubungan kekerabatan, kepentingan pragmatis untuk keuntungan pribadi dan kelompok, dan kultur feodal juga turut memberikan andil pada masalah netralitas ASN .
“Ada rasa kebanggaan sosial jika bisa dekat dan mempunyai akses langsung ke kepala daerah,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema ”Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020”, Senin (10/8/2020).
(Baca: Politisasi dan Mobilisasi ASN Masih Jadi Persoalan Krusial di Pilkada)
Dalam evaluasi Perludem, netralitas ASN ini masuk tiga besar masalah pilkada bersama politik uang dan akurasi dan validasi daftar pemilih tetap (DPT). Ketiganya terkait langsung dengan sumber suara.
“Politik uang itu ke sumber pemilih, tapi belakangan menyasar ke penyelenggara dan proses pencalonan. Karena dia problem yang kerap muncul, kita harus mengantisipasinya dengan tepat,” tutur Titi.
Ada banyak faktor Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini mengatakan, netralitas ASN sangat dipengaruhi struktur birokrasi. ASN bisa berpihak pada salah satu calon karena tekanan struktural dan khawatir karirnya mandek.
Namun ada pula usaha untuk menukarkan jasa ketidaknetralan tersebut dengan sesuatu. Ini bukan hanya aktor politik yang aktif, tetapi ASN-nya juga aktif mendekati kandidat. Selain itu, hubungan kekerabatan, kepentingan pragmatis untuk keuntungan pribadi dan kelompok, dan kultur feodal juga turut memberikan andil pada masalah netralitas ASN .
“Ada rasa kebanggaan sosial jika bisa dekat dan mempunyai akses langsung ke kepala daerah,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema ”Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020”, Senin (10/8/2020).
(Baca: Politisasi dan Mobilisasi ASN Masih Jadi Persoalan Krusial di Pilkada)
Dalam evaluasi Perludem, netralitas ASN ini masuk tiga besar masalah pilkada bersama politik uang dan akurasi dan validasi daftar pemilih tetap (DPT). Ketiganya terkait langsung dengan sumber suara.
“Politik uang itu ke sumber pemilih, tapi belakangan menyasar ke penyelenggara dan proses pencalonan. Karena dia problem yang kerap muncul, kita harus mengantisipasinya dengan tepat,” tutur Titi.
Lihat Juga :
