Megawati Akui Terima Banyak Laporan Institusi Negara Tak Netral Jelang Pencoblosan
Rabu, 20 November 2024 - 18:56 WIB
loading...
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mendapat laporan banyak institusi negara tidak netral jelang pencoblosan Pilkada 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang menyebut jika banyak institusi negara yang menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral,” kata Megawati dalam tayangan video yang diputar saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Baca juga: Putusan MK: TNI/Polri dan Pejabat Daerah Bisa Dipidana jika Tak Netral di Pilkada
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal tersebut adalah bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap masyarakat Indonesia tak termakan iming-iming bansos tersebut dan mengimbau masyarakat tetap teguh atas preferensi politik mereka di Pilkada 2024.
Megawati sempat menyinggung masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. “Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral,” kata Megawati dalam tayangan video yang diputar saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Baca juga: Putusan MK: TNI/Polri dan Pejabat Daerah Bisa Dipidana jika Tak Netral di Pilkada
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal tersebut adalah bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap masyarakat Indonesia tak termakan iming-iming bansos tersebut dan mengimbau masyarakat tetap teguh atas preferensi politik mereka di Pilkada 2024.
Megawati sempat menyinggung masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. “Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
