Menanti Suara Kritis Dokter Indonesia dari Kota Kendari

Zaenal Abidin
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (periode 2012 - 2015)

RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) III IDI yang berlangsung di Kendari, Sulawewsi Tenggara, 21-25 November 2023 mendatang, rencananya akan dihadiri oleh segenap perangkat organisasi IDI, mulai dari pusat, wilayah, cabang tempat rakernas dilaksakan dan undangan PB IDI. Rakernas juga telah memilih tema yang cukup penting bagi kelangsungan masa depan IDI dan masa depan kesehatan Indonesia, yakni, “IDI Reborn: Bangkit dan Bersatu untuk Harkat Profesi Dokter dan Rakyat Indonesia.”

Rakernas (yang sebelumnya bernama Mukernas) IDI di Kendari bertujuan (berwewenang): a) Menilai pelaksanaan program kerja nasional Pengurus Besar IDI, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan; b) Menyiapkan bahan-bahan muktamar; c) Membentuk panitia seleksi Ketua Umum PB IDI; d) Menyusun rancangan tata tertib muktamar; e) Menyusun rancangan tata tertib pemilihan ketua majelis-majelis dan membentuk pantia seleksinya.

Meskipun rakernas tidak secara jelas dan tegas menyebutkan adanya kewenangan untuk memberi suara atau catatan kristis atas kebijakan pemerintah namun tidak ada juga larangan untuk melakukannya. Hal yang sama bila ingin memberi suara atau catatan kristis terkait visi dan misi pasangan capres-cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang, pun tidak ada larangan.

Suara Kritis atas Kebijkan Transformasi Kesehatan
Seperti diketahui, Menteri Kesehatan telah mencetuskan kebijakan yang disebutnya sebagai enam pilar transformasi kesehatan. Sayang sekali enam pilar kebijakan tranformasi kesehatan ini terkesan kedokteran sentris.

Seolah-olah ingin mereduksi pembangunan dan pelayanan kesehatan hanya menjadi urusan dokter dan pelayanan medis belaka. Akibatnya, kurang mampu mengakomodir 24 indikator kesehatan yang terdapat pada Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Indikator kesehatan IPKM tersebut meliputi: prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut.

Indikator lain, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio dokter/puskesmas, dan ratio bidan/desa.

Jangankan indikator kesehatan IPKM yang jumlahnya 24 itu, 10 target kesehatan yang ada di dalam RPJMN saja terancamtidak tercapai (gagal) menurut laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dari 10 target baru satu yang tercapai.

Padahal bila kita berbicara tentang indeks pembangunan manusia (IPM) maka salah satu pilar utamanya adalah pembangunan kesehatan. Bila pembangunan kesehatan gagal maka dapat dipastikan IPM tidak tercapai.

Mengapa? Sebab bila manusianya sakit-sakitan (tidak sehat) dengan berbagai sebab, jangan berharap ia mampu menuntut ilmu. Otaknya tidak kuat menerima pelajaran, tidak mampu berpikir. Hal yang sama juga untuk bekerja. Bila manusianya sakit-sakitan pasti loyo, lemat tak berdaya untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Artinya pendapatan/ekonomi pun juga rendah.

Hal penting lain yang memerlukan suara kritis adalah akibat lanjut dari kebijakan transformasi kesehatan ini yang kemudian melahirkan UU Omnibus Kesehatan No 17/2023. Menggusur 10 UU yang masih berlaku termasuk di antaranya UU khusus yang mengatur dan menguatkan kedudukan profesi dokter dan profesi kesehatan lain. Pemerintahan ke depan perlu kembali menguatkan lembaga-lembaga profesi untuk kemudian menjadikannya sebagai mitra berpikir kritis dan dan bekerja strategis.