Tito Minta BNPP Kawal Alokasi Dana Pembangunan Terpadu ke Perbatasan Maluku Tepat Sasaran

MALUKU - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan ( Gerbangdutas ) Tahun 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, (15/6/2023).

baca juga: Dari Maluku, Mahfud MD dan Tito Karnavian Pimpin Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan 2023

Memulai rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Muhammad Tito Karnavian , selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari dana total Rp7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke 4 kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

baca juga: Gerbangdutas 2022 Upaya Pemerintah Tegakkan Kedaulatan dan Tingkatkan Kesejahteraan

Rinciannya, sambung Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316.102.204.268.00, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150.443.502.713, untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp196.899.705.133.00, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96.981.709.186.00. Disamping untuk 4 kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.

"Total anggaran yang ada di Maluku pada 4 kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar," jelas Menteri Tito usai Rapat Forkopimda kepada media massa, Rabu (14/6/2023).

Tito menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme dua arah. Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Ia mengutarakan, segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.