2 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Airlangga Ungkap Deretan Kebijakan Pro Rakyat Sudah Digulirkan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk menjaga pertumbuhan perekonomian.

Airlangga mengaku, salah satu program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bidang ekonomi yakni kredit untuk industri padat karya. Pemerintah menyiapkan kredit sekitar Rp 20 triliun untuk insentif industri padat karya.

"Antisipasi daya saing industri padat karya, pemerintah siapkan kredit Rp 20 triliun," ujar Airlangga kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Menko Perekonomian mengatakan, jenis industri yang bisa mengajukan kredit padat karya antara lain tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, makanan dan minuman, hingga mainan anak. Syaratnya, kata Airlangga, memiliki jumlah pekerja minimal 50 orang.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga sudah menyiapkan paket ekonomi terkait industri padat karya yakni kredit KUR Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Ini merupakan jenis kredit investasi dengan durasi maksimal 8 tahun.

Airlangga menegaskan, paket ekonomi dari pemerintah ini juga bisa dikombinasikan dengan kredit Modal Kerja yang memiliki plafon hingga Rp 20 triliun.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan insentif yang berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan bergaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Bahkan, pemerintah juga memberikan tambahan biaya jaminan kecelakaan kerja berupa bantuan iuran sebesar 50 persen selama enam bulan premi korporasi.

Insentif untuk sektor industri padat karya ini menjadi salah satu kebijakan andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berjalan selama dua bulan ini. Airlangga mengatakan, masih banyak kebijakan dan program baru yang digulirkan menyempurnakan program-program pemerintahan sebelumnya yang pro rakyat.

Di sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan tagih utang. Airlangga mengatakan, realisasi pendataan per hari ini tentang penghapusan tagih utang mencapai 67 ribu UMKM dengan nilai Rp 2,4 triliun. Ia menyebut ada potensi hapus tagih utang lebih dari sejuta UMKM dengan nilai utang sekitar Rp 15 triliun.

”Ada beberapa hal yang perlu regulasi dari OJK dan juga kita melihat bagaimana Kementerian UMKM dan perbankan bisa sejalan dengan PP yang diterbitkan, ada mekanisme yang perlu dirapikan,” tutur Menko Perekonomian.