Mendagri-Menteri P2Ml Sepakat Perkuat Perlindungan PMI dan Cegah TPPO
loading...
Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
Di antaranya, memperkuat perlindungan PMI dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Karding menyampaikan, Mendagri Tito sangat antusias dan mendukung upaya perlindungan PMI. Salah satu kesepakatan yang disetujui adalah mempercepat layanan satu atap bagi calon PMI agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.
"Kami ingin layanan bagi PMI tidak ribet dan panjang. Nanti ada mal pelayanan publik atau sistem terpadu untuk mempermudah mereka," ujar Karding, Kamis (14/11/2024).
Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.
"Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI," katanya.
Pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
Di antaranya, memperkuat perlindungan PMI dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Karding menyampaikan, Mendagri Tito sangat antusias dan mendukung upaya perlindungan PMI. Salah satu kesepakatan yang disetujui adalah mempercepat layanan satu atap bagi calon PMI agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.
"Kami ingin layanan bagi PMI tidak ribet dan panjang. Nanti ada mal pelayanan publik atau sistem terpadu untuk mempermudah mereka," ujar Karding, Kamis (14/11/2024).
Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.
"Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI," katanya.
Lihat Juga :
