Gerbangdutas 2022 Upaya Pemerintah Tegakkan Kedaulatan dan Tingkatkan Kesejahteraan

MELONGUANE - Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) resmi mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan ( Gerbangdutas ) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut).

Pencanangan tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang jugaKepala BNPP Tito Karnavian.

Tema yang diangkat pada Pencanangan Gerbangdutas 2022 adalah “Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dipilihnya Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi pencanangan Gerbangdutas 2022 lantaran daerah ini memiliki pulau yang berbatasan langsung dengan negara Filipina yakni Pulau Miangas. Pulau ini merupakan salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk yang menjadi prioritas pembangunan.

Dalam sambutannya, Mahfud MD mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) adalah komitmen pemerintah dalam pembangunan nasional di perbatasan.



"Perbatasan itu rawan, kadangkala kita lebih miskin dari daerah sebelah, kadangkala ada penyelundupan, ada konflik, ada pelanggaran hukum. Ini harus dibangun secara politik maupun sosial, dan ekonominya," ujarnya, Selasa (24/5/2022).

Tugas negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Tugas tersebut tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, pencanangan Gerbangdutas yang dilakukan BNPP ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan kedaulatan.

"Kedaulatan itu harus dijaga. Kita ke sini untuk memberi simbol-simbol bahwa kita berdaulat. Jangan main-main dengan batas-batas wilayah Indonesia karena ini merupakan bagian dari kedaulatan kami. Ini dalam rangka itu, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," ucapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menambahkan, melihat situasi dan kondisi saat ini terdapat beberapa hal yang harus menjadi atensi dalam pengelolaan perbatasan yakni perlunya mewaspadai ancaman dan gangguan keamanan yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara.

"Ini harus diwaspadai karena menjadi gejala internasional seperti, human trafficking, narkoba, senjata ilegal melalui perbatasan. Pengendalian keamanan oleh instansi terkait di wilayah perbatasan mutlak harus dilakukan mengingat keamanan merupakan stimulus pembangunan dan tercapainya target yang telah ditetapkan," kata Mahfud.

Selain itu, pembangunan harus terintegrasi dalam konteks kesejahteraan sosial dan bukan hanya sekadar pembangunan fisik. Pembangunan juga harus menjadi pusat ekonomi dan perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan guna penguatan kedaulatan negara dan integrasi bangsa.

"Saya juga meminta pelaksanaan hukum agar lebih fleksibel dengan mengedepankan kemanfaatan bagi masyarakat. Kita punya restorative justice yakni hukum itu untuk membangun harmoni, ketertiban, dan keamanan."