Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN

Persoalan lain di kawasan perbatasan yang tak terelakan adalah kesejahteraan. Negara harus hadir dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, dia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara. (Baca juga: Biaya Sekolah Arista di SMA Muhammadiyah Rawamangun Ditanggung KJP)

“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal, misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” ungkap Tito.

Pembangunan kawasan perbatasan sebagai gerbang terdepan menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24,2 triliun dalam postur APBN 2020 untuk membangun wilayah perbatasan. Anggaran tersebut bersumber dari kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP.

“Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi, kelemahan dan keterbatasan dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut dia, pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga akan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi. Bukan hanya membangun gedung atau tembok perbatasan, tapi juga rencana pembangunan sosial-ekonomi. “Pembangunan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi akan membuat wilayah tersebut memiliki sentra perekonomian,” ungkapnya. (Lihat videonya: Viral di Media Sosial, Bocah di Bali Kepalanya Terjepit di Tiang Listrik)

Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menambahkan kebijakan pembangunan periode 2015-2019 yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan sudah membuahkan beberapa hasil. Di antaranya penyelesaian dua Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500-C600 (Indonesia-Malaysia). Selain itu, penyelesaian Unsurveyed Border (Indonesia-Timor Leste), berikut perapatan 52 patok batas Indonesia-Papua Nugini. (Dita Angga/SINDOnews)