Saset Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Saset merupakan sampah plastik terbanyak yang mencemari lingkungan. Hasil brand audit jaringan masyarakat pegiat lingkungan yang terdiri dari Greenpeace Indonesia, Ecoton, Walhi, Trash Hero Indonesia, dan YPBB, banyak produsen pencemar saset di lingkungan.

Plastics Project Leader Greenpeace Indonesia Ibar Akbar mengatakan, hingga saat ini tidak ada transparansi dan komitmen dari produsen-produsen tersebut untuk mengurangi produksi plastik saset. "Jika cara ini terus dilakukan oleh produsen, maka krisis saset tidak akan berakhir," ujar Ibar, Kamis (2/5/2024).



Tanggung jawab produsen atas sampah dan secara khusus tentang saset tercantum dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini mewajibkan produsen salah satunya manufaktur untuk membuat peta jalan pengurangan sampah dari kemasannya sebesar 30% hingga 2029.

Koordinator Audit Ecoton Alaika Rahmatullah menuturkan tingkat keresahan masyarakat terhadap sampah plastik, khususnya kemasan saset ini akan semakin mendalam dengan temuan audit merek saset ini.

"Apalagi ketika nama-nama produsen yang sama terus muncul kembali memperlihatkan sebuah paradoks yang menggelisahkan. Tidak hanya melihat jumlahnya, tetapi tentang bagaimana tanggung jawab produsen terhadap dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka," ungkapnya.

Dia berharap temuan audit ini penting untuk dijadikan sebagai evaluasi mempertimbangkan langkah-langkah produsen yang lebih bertanggung jawab ke depannya, terlebih tidak lagi menggunakan kemasan saset.

Koordinator Trash Hero Indonesia Rima Putri Agustina mengungkapkan jaringan relawan mereka di Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Ambon, juga menemukan saset sebagai penyampah plastik terbesar dalam kegiatan yang mereka lakukan.

Dia mengatakan, daerah Timur Indonesia adalah geografi yang rentan terhadap pencemaran plastik karena terdiri dari banyak pulau kecil, dengan layanan pengumpulan sampah yang terbatas di beberapa daerah, terutama di daerah ibu kota kabupaten.

Menurut dia, kasus Indonesia Timur adalah gambaran jelas bahwa persoalan yang ditimbulkan oleh saset tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah dan konsumen saja, tapi harus sudah menjadi tanggung jawab produsen.