Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN

JAKARTA - Wilayah perbatasan merupakan gerbang harga diri bangsa. Di gerbang itulah, kondisi Tanah Air secara fisik dan non-fisik terlihat negara lain.

Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan dengan pengamanan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan Narawaci Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun negara dimulai dari pinggiran.

Saat ini, pembangunan wilayah perbatasan banyak membawa perubahan. Misalnya bagaimana jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 2.000 Km, di Papua 800 Km, dan Timor Leste 350 Km. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Tahun ini saja, BNPP menargetkan membangun kembali 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi sentral ekonomi. Kemudian menaikan lokasi prioritas (lokpri) wilayah perbatasan dari 187 kecamatan bertambah 35 kecamatan. (Baca: Siap Siaga, Badai Resesi Tak Lama Lagi akan Tiba di Indonesia)

Pemerintah juga menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Lalu menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi ingin kawasan pendukung PLBN di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri perdagangan dan bisa berpengaruh kepada negara tetangga. "Jadi Presiden ingin daerah Aruk, Motaain dan Skouw ini menjadi pusat sentra baru ekonomi industri perdagangan, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tapi ke daerah sebelah negara tetangga," ujarnya.

Tito mengatakan, BNPP memerlukan market intelegent untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar di dalam negeri khususnya kawasan perbatasan dan negara tetangga, agar realisasi kawasan pendukung PLBN Aruk, Motaain dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi industri perdagangan dapat segera tercapai. "Saya minta secepatnya," pungkas Menteri Dalam Negeri ini. (Baca: Pompeo: Kepala WHO Telah Dibeli Pemerintah China)

Pengelolaan wilayah perbatasan memang mengalami banyak persoalan baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga. Pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya juga belum jelas.



Menurut Tito ada dimensi mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier, artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara. Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.