Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN
loading...
Kepala BNPP Tito Karnavian. Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wilayah perbatasan merupakan gerbang harga diri bangsa. Di gerbang itulah, kondisi Tanah Air secara fisik dan non-fisik terlihat negara lain.
Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan dengan pengamanan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan Narawaci Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun negara dimulai dari pinggiran.
Saat ini, pembangunan wilayah perbatasan banyak membawa perubahan. Misalnya bagaimana jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 2.000 Km, di Papua 800 Km, dan Timor Leste 350 Km. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Tahun ini saja, BNPP menargetkan membangun kembali 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi sentral ekonomi. Kemudian menaikan lokasi prioritas (lokpri) wilayah perbatasan dari 187 kecamatan bertambah 35 kecamatan. (Baca: Siap Siaga, Badai Resesi Tak Lama Lagi akan Tiba di Indonesia)
Pemerintah juga menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Lalu menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi ingin kawasan pendukung PLBN di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri perdagangan dan bisa berpengaruh kepada negara tetangga. "Jadi Presiden ingin daerah Aruk, Motaain dan Skouw ini menjadi pusat sentra baru ekonomi industri perdagangan, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tapi ke daerah sebelah negara tetangga," ujarnya.
Tito mengatakan, BNPP memerlukan market intelegent untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar di dalam negeri khususnya kawasan perbatasan dan negara tetangga, agar realisasi kawasan pendukung PLBN Aruk, Motaain dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi industri perdagangan dapat segera tercapai. "Saya minta secepatnya," pungkas Menteri Dalam Negeri ini. (Baca: Pompeo: Kepala WHO Telah Dibeli Pemerintah China)
Pengelolaan wilayah perbatasan memang mengalami banyak persoalan baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga. Pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya juga belum jelas.
![Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN]()
Menurut Tito ada dimensi mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier, artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara. Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
Persoalan lain di kawasan perbatasan yang tak terelakan adalah kesejahteraan. Negara harus hadir dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, dia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara. (Baca juga: Biaya Sekolah Arista di SMA Muhammadiyah Rawamangun Ditanggung KJP)
“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal, misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” ungkap Tito.
Pembangunan kawasan perbatasan sebagai gerbang terdepan menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24,2 triliun dalam postur APBN 2020 untuk membangun wilayah perbatasan. Anggaran tersebut bersumber dari kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP.
“Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi, kelemahan dan keterbatasan dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut dia, pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga akan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi. Bukan hanya membangun gedung atau tembok perbatasan, tapi juga rencana pembangunan sosial-ekonomi. “Pembangunan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi akan membuat wilayah tersebut memiliki sentra perekonomian,” ungkapnya. (Lihat videonya: Viral di Media Sosial, Bocah di Bali Kepalanya Terjepit di Tiang Listrik)
Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menambahkan kebijakan pembangunan periode 2015-2019 yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan sudah membuahkan beberapa hasil. Di antaranya penyelesaian dua Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500-C600 (Indonesia-Malaysia). Selain itu, penyelesaian Unsurveyed Border (Indonesia-Timor Leste), berikut perapatan 52 patok batas Indonesia-Papua Nugini. (Dita Angga/SINDOnews)
Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan dengan pengamanan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan Narawaci Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun negara dimulai dari pinggiran.
Saat ini, pembangunan wilayah perbatasan banyak membawa perubahan. Misalnya bagaimana jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 2.000 Km, di Papua 800 Km, dan Timor Leste 350 Km. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Tahun ini saja, BNPP menargetkan membangun kembali 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi sentral ekonomi. Kemudian menaikan lokasi prioritas (lokpri) wilayah perbatasan dari 187 kecamatan bertambah 35 kecamatan. (Baca: Siap Siaga, Badai Resesi Tak Lama Lagi akan Tiba di Indonesia)
Pemerintah juga menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Lalu menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi ingin kawasan pendukung PLBN di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri perdagangan dan bisa berpengaruh kepada negara tetangga. "Jadi Presiden ingin daerah Aruk, Motaain dan Skouw ini menjadi pusat sentra baru ekonomi industri perdagangan, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tapi ke daerah sebelah negara tetangga," ujarnya.
Tito mengatakan, BNPP memerlukan market intelegent untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar di dalam negeri khususnya kawasan perbatasan dan negara tetangga, agar realisasi kawasan pendukung PLBN Aruk, Motaain dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi industri perdagangan dapat segera tercapai. "Saya minta secepatnya," pungkas Menteri Dalam Negeri ini. (Baca: Pompeo: Kepala WHO Telah Dibeli Pemerintah China)
Pengelolaan wilayah perbatasan memang mengalami banyak persoalan baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga. Pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya juga belum jelas.
Menurut Tito ada dimensi mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier, artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara. Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
Persoalan lain di kawasan perbatasan yang tak terelakan adalah kesejahteraan. Negara harus hadir dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, dia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara. (Baca juga: Biaya Sekolah Arista di SMA Muhammadiyah Rawamangun Ditanggung KJP)
“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal, misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” ungkap Tito.
Pembangunan kawasan perbatasan sebagai gerbang terdepan menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24,2 triliun dalam postur APBN 2020 untuk membangun wilayah perbatasan. Anggaran tersebut bersumber dari kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP.
“Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi, kelemahan dan keterbatasan dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut dia, pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga akan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi. Bukan hanya membangun gedung atau tembok perbatasan, tapi juga rencana pembangunan sosial-ekonomi. “Pembangunan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi akan membuat wilayah tersebut memiliki sentra perekonomian,” ungkapnya. (Lihat videonya: Viral di Media Sosial, Bocah di Bali Kepalanya Terjepit di Tiang Listrik)
Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menambahkan kebijakan pembangunan periode 2015-2019 yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan sudah membuahkan beberapa hasil. Di antaranya penyelesaian dua Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500-C600 (Indonesia-Malaysia). Selain itu, penyelesaian Unsurveyed Border (Indonesia-Timor Leste), berikut perapatan 52 patok batas Indonesia-Papua Nugini. (Dita Angga/SINDOnews)
(ysw)
Lihat Juga :
