Nomor 1 di ASEAN, Militer Indonesia Harus Kuat dan Modern
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:03 WIB
Di lain pihak, DPR mengapresiasi Indonesia yang menempati urutan ke-16 kekuatan militer dunia. Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono menyebut militer dalam negeri mumpuni karena jumlah personel TNI aktif mencapai 400.000 orang dan wilayah yang diamankan pun jauh lebih luas ketimbang negara tetangga.
Di tengah meningkatnya eskalasi kawasan, termasuk di Laut China Selatan, penguatan militer memang hal yang tidak bisa ditawar. Dia menyebut ancaman Indonesia tinggi sehingga mengharuskannya memiliki kekuatan pertahanan yang mumpuni. (Baca juga: Panglima TNI Minta Alumni Akabri 1995 Jaga Soliditas)
Dave setuju bahwa jumlah personel dan banyaknya alutsista tidak lantas membuat militer sebuah negara dinilai kuat sehingga mampu menciptakan efek gentar pada lawan. Kuncinya adalah modernisasi alutsista. Dia mencontohkan Singapura. Meskipun itu negara kecil dan personelnya sedikit, pengadaan alutsista di Singapura lebih cepat dan lebih lengkap. Begitu juga Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil ketimbang Indonesia. Dia setuju dengan pandangan bahwa alutsista Indonesia masih perlu dimodernisasi, dilengkapi dan juga ditambah di setiap matra TNI. Begitu juga dengan pelatihan para personel TNI. “Sekarang seberapa kuat komitmen pemerintah, seberapa besar keinginan pemerintah untuk mau memperkuat itu,” katanya.
Postur pertahanan diakui Indonesia juga masih memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya dari segi anggaran yang masih belum optimal. Pada pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan pagu indikatif Rp129 triliun atau mendekati Rp130 triliun. Namun, karena dinilai kurang, Kemhan mengusulkan tambahan sekitar Rp19 triliun sehingga mencapai Rp150 triliun. Jumlah ini pun masih jauh dari kebutuhan pertahanan yang sesungguhnya.
Menurut Dave, Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran untuk Kemenhan karena ancamannya memang nyata. Di lain sisi, DPR juga memaklumi kemampuan pemerintah. (Lihat videonya: Modus Baru Napi Asimilasi Masuk Hotel Incar HP)
Terkait masalah anggaran, Menhan Prabowo Subianto mengaku senang karena kementerian yang dipimpinnya mendapatkan dukungan penuh dari semua fraksi di Komisi I DPR untuk meningkatkan pada 2021. Hal itudisampaikan Prabowo seusai mengikuti rapat anggaran dengan Komisi I DPR pada 18 Juni lalu.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra ini dapat memahami bahwa tahun-tahun ini pemerintah harus prihatin karena Indonesia dan juga dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Dalam kondisipandemi, bukan hanya anggaran pertahanan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Melainkan juga harus memperhatikan tenaga medis dan meningkatkan pelayanan kesehatan, serta menghidupkan kembali ekonomi. Namun dia tetap optimistis untuk pertahanan ini karena mendapatkan dukungan DPR untuk memperkuat Indonesia (Kiswondari/Bakti)
Di tengah meningkatnya eskalasi kawasan, termasuk di Laut China Selatan, penguatan militer memang hal yang tidak bisa ditawar. Dia menyebut ancaman Indonesia tinggi sehingga mengharuskannya memiliki kekuatan pertahanan yang mumpuni. (Baca juga: Panglima TNI Minta Alumni Akabri 1995 Jaga Soliditas)
Dave setuju bahwa jumlah personel dan banyaknya alutsista tidak lantas membuat militer sebuah negara dinilai kuat sehingga mampu menciptakan efek gentar pada lawan. Kuncinya adalah modernisasi alutsista. Dia mencontohkan Singapura. Meskipun itu negara kecil dan personelnya sedikit, pengadaan alutsista di Singapura lebih cepat dan lebih lengkap. Begitu juga Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil ketimbang Indonesia. Dia setuju dengan pandangan bahwa alutsista Indonesia masih perlu dimodernisasi, dilengkapi dan juga ditambah di setiap matra TNI. Begitu juga dengan pelatihan para personel TNI. “Sekarang seberapa kuat komitmen pemerintah, seberapa besar keinginan pemerintah untuk mau memperkuat itu,” katanya.
Postur pertahanan diakui Indonesia juga masih memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya dari segi anggaran yang masih belum optimal. Pada pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan pagu indikatif Rp129 triliun atau mendekati Rp130 triliun. Namun, karena dinilai kurang, Kemhan mengusulkan tambahan sekitar Rp19 triliun sehingga mencapai Rp150 triliun. Jumlah ini pun masih jauh dari kebutuhan pertahanan yang sesungguhnya.
Menurut Dave, Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran untuk Kemenhan karena ancamannya memang nyata. Di lain sisi, DPR juga memaklumi kemampuan pemerintah. (Lihat videonya: Modus Baru Napi Asimilasi Masuk Hotel Incar HP)
Terkait masalah anggaran, Menhan Prabowo Subianto mengaku senang karena kementerian yang dipimpinnya mendapatkan dukungan penuh dari semua fraksi di Komisi I DPR untuk meningkatkan pada 2021. Hal itudisampaikan Prabowo seusai mengikuti rapat anggaran dengan Komisi I DPR pada 18 Juni lalu.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra ini dapat memahami bahwa tahun-tahun ini pemerintah harus prihatin karena Indonesia dan juga dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Dalam kondisipandemi, bukan hanya anggaran pertahanan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Melainkan juga harus memperhatikan tenaga medis dan meningkatkan pelayanan kesehatan, serta menghidupkan kembali ekonomi. Namun dia tetap optimistis untuk pertahanan ini karena mendapatkan dukungan DPR untuk memperkuat Indonesia (Kiswondari/Bakti)
(ysw)
tulis komentar anda