Perlunya Menekankan Wisata Sehat di Tengah Pandemi

JAKARTA - Pembatasan pergerakan manusia selama pandemi virus Corona (Covid-19), langsung meluluhlantakan sektor pariwisata. Orang-orang yang mempunyai uang sekalipun akan menahan nafsunya untuk plesiran karena alasan keselamatan jiwa.

(Baca juga: Bertambah 3.874 Kasus, Berikut Sebaran Penambahan Covid-19 di 34 Provinsi)

Pagebluk sudah berlangsung sekitar tujuh bulan di Indonesia. Secara perlahan, sektor usaha dan masyarakat mulai beraktivitas. Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mengatakan akan perubahan sikap masyarakat dalam berwisata.

(Baca juga: Pengamat Sebut jika Pancasila Berhasil Diubah, Kebangkitan PKI Nyata)

Mereka akan mencari area wisata yang mengedepankan dan memberikan jaminan kesehatan. "Saya kira tidak bisa ditawarkan. Itu cleanliness, health, safety, dan environment friendly itu tidak bisa ditawar," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/9/2020).



(Baca juga: Waspada, Cuaca Ekstrem Intai Sejumlah Wilayah di Indonesia)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Indonesia lemah dalam memasarkan secara masif objek-objek wisata yang ada di Nusantara. Selain itu, pemerintah harus menggaungkan wisata yang ramah lingkungan dan jaminan kesehatan apalagi pagebluk Corona belum berakhir.

Abdul Fikri yakin wisata Indonesia bisa bersaing dan tak kalah dari yang dimiliki negara tetangga. Dia mencontohkan wisata Thailand yang hanya mengandalkan wisata pantai di Phuket. Indonesia punya lebih lengkap, mulai dari pantai, gunung, kuliner, budaya, dan sejarah.

Dia mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan wisata khusus di pulau-pulau yang belum terjamah. Namun, pulau itu memiliki pemandangan yang indah. Nantinya, semua kebutuhan wisatawan disiapkan oleh pengelola.

"Tetapi nanti khawatirnya akan ada gap dengan masyarakat, seperti di Karimun Jawa. (Di sana) ada beberapa pulau yang hanya didatangi wisman. Ada gap dengan masyarakat Jepara. Saya kira tidak boleh begitu," tuturnya.

Namun, untuk sementara ini, Abdul Fikri menyarankan, agar pola wisata itu hanya dilakukan dalam satu wilayah. Tidak boleh antar kabupaten, kota, atau provinsi, mengingat penyebaran virus Sars Cov-II masih tinggi.

"Dia bergerak untuk wisatawan lokal. Jangan antarprovinsi bebas. Kita enggak tahu provinsi itu merah atau hijau. Hal-hal seperti harus diperhatikan. Pemerintah terlihat kewalahan untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19," pungkasnya.