NASIONAL

  • Wawan Bungkam Soal Rumah dan Villa Senilai Rp20 M di Bali
    Selasa, 27 Januari 2015 − 23:07 WIB

    Hukum  Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terdakwa suap Pilkada Lebak Banten telah merampungkan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberintasan Korupsi KPK hari ini.

  • Mensesneg Belum Ada Keputusan Presiden Soal Kapolri
    Selasa, 27 Januari 2015 − 23:02 WIB

    Hankam  Menteri Sekretaris Negara Mensesneg Pratikno mengatakan belum ada keputusan dari Presiden Joko Widodo Jokowi untuk membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri hingga saat ini.

  • Soal Nasib BW, Istana Kembalikan ke KPK
    Selasa, 27 Januari 2015 − 22:42 WIB

    Hukum  Bola panas yang dilempar KPK ke Presiden Joko Widodo Jokowi mengenai nasib Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto BW dikembalikan lagi oleh Istana ke lembaga yang diketuai Abraham Samad itu.

  • Tim Independen Tunggu Jokowi Terbitkan Keppres
    Selasa, 27 Januari 2015 − 22:32 WIB

    Hukum  Kerja Tim Independen yang ditugaskan untuk memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo Jokowi guna menyelesaikan konflik antara KPK dengan Polri, terkendala pada payung hukum pembentukan tim itu sendiri.

  • Anggota DPR Dilarang Jadi Artis, Ini Komentar Krisna Mukti
    Selasa, 27 Januari 2015 − 22:22 WIB

    Politik  Protes mengenai pelarangan anggota DPR terlibat dalam dunia hiburan bersifat komersial dan bisa menjatuhkan martabat sebagai wakil rakyat terus berlanjut.

  • Komnas HAM Akan Panggil Bupati Kotawaringin dan Kabareskrim
    Selasa, 27 Januari 2015 − 22:12 WIB

    Hukum  Ketua Tim Investigasi Dugaan Kriminalisasi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Nur Kholis menyatakan Komnas HAM akan segera memanggil sejumlah pihak untuk didalami keterangannya.

  • Ini Dua Kesimpulan Raker Komisi III dengan PPATK
    Selasa, 27 Januari 2015 − 22:05 WIB

    Politik  Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK. Dalam Pertemuan ini menghasilkan dua kesimpulan.

  • Oegroseno Zaman Saya Hubungan KPK-Polri Tak Ada Masalah
    Selasa, 27 Januari 2015 − 21:59 WIB

    Hukum  Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan Polri tidak harmonis belakangan ini. Gesekan antara dua institusi hukum ini bukan kali pertama terjadi.

  • SP3 Kasus BW, Polri Tegaskan Peluangnya Kecil
    Selasa, 27 Januari 2015 − 21:50 WIB

    Hukum  Mabes Polri mengisyaratkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 terhadap kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Widjojanto BW tidak mungin dikeluarkan.

  • Polri Segera Tindaklanjuti Laporan terhadap Menteri Tedjo
    Selasa, 27 Januari 2015 − 21:41 WIB

    Hukum  Kabag Penum Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan Polri akan segera mempelajari laporan terhadap Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

 

shadow

TAJUK SINDO

  • Izin Usaha Satu Atap

    Izin Usaha Satu Atap

    Selasa, 27 Januari 2015 - 09:45 WIB

    Sebuah peristiwa tak lazim telah terjadi di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM.

  • Ditunggu, Langkah Konkret Presiden

    Ditunggu, Langkah Konkret Presiden

    Senin, 26 Januari 2015 - 10:49 WIB

    Sudah hampir sepekan perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, belum ada tanda-tanda bakal selesai.

OPINI

  • Mengukur Dampak Quantitative Easing Eropa

    Mengukur Dampak Quantitative Easing Eropa

    Selasa, 27 Januari 2015 - 10:00 WIB

    Di tengah hiruk-pikuk situasi perpolitikan di Indonesia, sesungguhnya di luar sana Eropa, sedang terjadi kejadian yang tak kalah pentingnya untuk dicermati.

JENDELA

SUARA POLITIKUS

  • KPK, Polri dan Nawacita

    KPK, Polri dan Nawacita

    Selasa, 27 Januari 2015 - 13:47 WIB

    Bagi saya Selamatkan Rakyat dan Bangsa, Benahi KPK dan Polri. Bukan hal etis jika kedua belah kubu saling membuka kebobrokan, saling tuding, sampai hasil BAP kedua belah pihak yang tertuduh pun bisa beredar tanpa sensor.

7 QUESTIONS

  • Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Jum'at, 31 Oktober 2014 - 09:38 WIB

    Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy menyindir pernyataan sejumlah petinggi parpol mengenai keabsahan Muktamar VIII yang digelar Suryadharma Ali SDA.