NASIONAL

  •  Prasetyo Tak Mau Tergesa-gesa Eksekusi Terpidana Mati
    Senin, 24 November 2014 − 22:50 WIB

    Hukum  Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan dirinya tidak mau tergesa-gesa mengeksekusi para terpidana mati.

  • Pertemuan Jokowi dan Gubernur Fokus Bahas Waduk
    Senin, 24 November 2014 − 22:40 WIB

    Politik  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan gubernur se-Indonesia banyak membahas terkait infrastruktur.

  • Keseriusan Jokowi-JK Berantas Mafia Migas Dipertanyakan
    Senin, 24 November 2014 − 22:09 WIB

    Politik  Indikasi pemerintah tidak serius memberantas mafia migas terlihat ketika penununjukkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

  • Rapat Pleno Golkar Ricuh, Massa AMPG Tolak Munas Dipercepat
    Senin, 24 November 2014 − 22:04 WIB

    Politik  Rapat pleno persiapan musyawarah nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar berlangsung ricuh. Puluhan massa dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menolak pelaksanaan Munas pada 30 November mendatang.

  • Merasa Solid, KPK Tak Terima Pemimpin Baru Sampai 2015
    Senin, 24 November 2014 − 21:59 WIB

    Hukum  Masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas akan berakhir pada Desember 2014. Namun, empat komisioner KPK lainnya menghendaki posisi Busro dikosongkan hingga Desember 2015 mendatang.

  • 8 Regulasi Yang Harus Direvisi Menteri LHK
    Senin, 24 November 2014 − 21:38 WIB

    Politik  Laju kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat pesat. Salah satu penyebabnya adalah praktik korupsi di sektor kehutanan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

  •  ICW Desak Menteri LHK Segera Revisi Regulasi Kehutanan
    Senin, 24 November 2014 − 19:59 WIB

    Politik  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya diminta untuk segera merevisi regulasi-regulasi tingkat nasional baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri lainnya yang berpotensi membuka praktik korupsi di sektor kehutanan.

  • Bukan Institusi Negara, KPK Tak Bisa Awasi Munas Golkar
    Senin, 24 November 2014 − 19:45 WIB

    Hukum  Permintaan Partai Golkar agar KPK ikut mengawasi jalannya musyawarah nasional (Munas) ke-IX Golkar yang digelar di Bali tampaknya bakal sulit dipenuhi. Pasalnya, KPK menilai Golkar bukanlah institusi negara.

  • SBY Diminta Hentikan Praktik KKN di Tubuh Demokrat
    Senin, 24 November 2014 − 19:39 WIB

    Politik  Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD) meminta Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menghentikan praktik KKN di dalam tubuh partai berlambang bintang segitiga tersebut.

 

shadow

TAJUK SINDO

  • Kejahatan (Makin) Memprihatinkan

    Kejahatan (Makin) Memprihatinkan

    Senin, 24 November 2014 - 10:05 WIB

    Keamanan sudah menjadi barang mahal di negara ini. Kejahatan jalanan terus menghantui masyarakat, terutama dengan maraknya geng motor yang makin tidak terkendali.

  • Jenius Hadapi MEA 2015

    Jenius Hadapi MEA 2015

    Sabtu, 22 November 2014 - 13:07 WIB

    Jika sebelumnya banyak pihak yang sangat khawatir ketika berbicara mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berjalan pada 2015, rupanya belakangan ini mulai muncul semangat-semangat positif untuk menghadapi itu.

OPINI

  • Setelah Harga BBM Naik

    Setelah Harga BBM Naik

    Senin, 24 November 2014 - 13:56 WIB

    Pilihan sulit telah ditempuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) atas pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

JENDELA

  •  Kontroversi Politis Jaksa Agung Prasetyo

    Kontroversi Politis Jaksa Agung Prasetyo

    Sabtu, 22 November 2014 - 19:39 WIB

    Sejak tahun 1945 Indonesia sudah mempunyai Jaksa Agung. Gatot Taroenamihardja merupakan Jaksa Agung pertama yang menjabat dari tahun 1945 kemudian dilanjutkan oleh Kasman Singodimedjo sampai tahun 1946.

SUARA POLITIKUS

7 QUESTIONS

  • Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Jum'at, 31 Oktober 2014 - 09:38 WIB

    Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy menyindir pernyataan sejumlah petinggi parpol mengenai keabsahan Muktamar VIII yang digelar Suryadharma Ali (SDA).