NASIONAL

  • PPP Djan Faridz Minta Komisi III Sanksi Yasonna Laoly
    PPP Djan Faridz Minta Komisi III Sanksi Yasonna Laoly
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:39 WIB

    Politik  Sekjen PPP Dimyati Natakusumah meminta Komisi III DPR untuk memberikan sanksi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

  • Kisruh Fraksi Golkar Jangan Rusak Aset Negara
    Kisruh Fraksi Golkar Jangan Rusak Aset Negara
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:36 WIB

    Politik  Badan Kehormatan (BK) DPR diminta segera bertindak atas kisruh Fraksi Golkar jangan sampai merusak aset negara.

  • Disebut Tak Paham Neolib Effendi Minta Luhut Baca UU Migas
    Disebut Tak Paham Neolib, Effendi Minta Luhut Baca UU Migas
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:32 WIB

    Politik  Politikus PDIP Effendi Simbolon angkat bicara terkait cibiran Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutnya tidak mengerti ihwal neolib.

  • Jokowi Segera Lantik Lima Deputi Staf Kepresiden
    Jokowi Segera Lantik Lima Deputi Staf Kepresiden
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:25 WIB

    Politik  Lima orang deputi akan membantu Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dalam menjalankan tugasnya.

  • Idrus Nilai Menkumham Keliru Tafsirkan Putusan MPG
    Idrus Nilai Menkumham Keliru Tafsirkan Putusan MPG
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:21 WIB

    Politik  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai telah salah menafsirkan hasil putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) terkait dualisme kepengurusan partai.

  • Pemblokiran Situs Islam Bisa Timbulkan Gejolak Baru
    Pemblokiran Situs Islam Bisa Timbulkan Gejolak Baru
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:12 WIB

    Pertahanan  Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai pemblokiran situs Islam online yang dilakukan Kemenkominfo atas permintaan BNPT bisa menimbulkan gejolak baru.

  • Situs Islam Diblokir Komisi I Nilai Pemerintah Gegabah
    Situs Islam Diblokir, Komisi I Nilai Pemerintah Gegabah
    Selasa, 31 Maret 2015 − 16:04 WIB

    Pertahanan  Pemblokiran 19 situs Islam online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lantaran dianggap menyebarkan paham radikalisme terus mendapat kritikan.

  • Blokir Situs Islam Pemerintahan Jokowi JK Masuk Perangkap Barat
    Blokir Situs Islam, Pemerintahan Jokowi-JK Masuk Perangkap Barat
    Selasa, 31 Maret 2015 − 15:44 WIB

    Pertahanan  Penduduk Indonesia mayoritas Islam diminta menentang kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK memblokir sejumlah situs Islam online.

  • Aziz Sarankan Agung Laksono Cs Ikuti Mekanisme UU
    Aziz Sarankan Agung Laksono Cs Ikuti Mekanisme UU
    Selasa, 31 Maret 2015 − 15:43 WIB

    Politik  Langkah kubu Agung Laksono yang memaksa masuk ruang sekretariat Fraksi Golkar DPR dengan cara mencongkel pintu, dikritik Aziz Syamsuddin.

  • Kubu Agung Dinilai Ngebet Berkuasa
    Kubu Agung Dinilai Ngebet Berkuasa
    Selasa, 31 Maret 2015 − 15:36 WIB

    Politik  Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono dianggap sudah tidak sabar untuk berkuasa. Hal tersebut dinilai terlihat dari sikap mereka yang menerobos masuk ruang Sekretariat Fraksi Golkar

  • Eks Kepala BNPT Dukung Pemblokiran Situs Islam Radikal
    Eks Kepala BNPT Dukung Pemblokiran Situs Islam Radikal
    Selasa, 31 Maret 2015 − 15:25 WIB

    Pertahanan  Mantan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai langkah pemerintah memblokir sejumlah situs Islam yang dicurigai bermuatan paham radikal sulit dilakukan.

  • Komisi I Ingatkan Kemenkominfo Hati hati Blokir Situs Islam
    Komisi I Ingatkan Kemenkominfo Hati-hati Blokir Situs Islam
    Selasa, 31 Maret 2015 − 15:14 WIB

    Pertahanan  Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kemenkominfo) harus berhati-hati dalam melakukan pemblokiran situs Islam di Indonesia.

  • Pemimpin DPR Akan Jadikan Penjelasan Muladi Bahan Rapim
    Pemimpin DPR Akan Jadikan Penjelasan Muladi Bahan Rapim
    Selasa, 31 Maret 2015 − 15:07 WIB

    Politik  Pemimpin DPR akan menjadikan keterangan yang ditulis Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam Rapim DPR yang digelar siang ini.

  • Pemerintah Lembek Terorisme Berkembang
    Pemerintah Lembek, Terorisme Berkembang
    Selasa, 31 Maret 2015 − 14:58 WIB

    Pertahanan  Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansad Mbai menyarankan pemerintah membuat undang-undang untuk menangkal kelompok Negara Islam Iraq dan Suriah atau ISIS.

  • Temui Pemimpin DPR Kubu Ical Luruskan Konflik Golkar
    Temui Pemimpin DPR, Kubu Ical Luruskan Konflik Golkar
    Selasa, 31 Maret 2015 − 14:49 WIB

    Politik  Sejumlah elite Partai Golkar produk Munas Bali mendatangi ruang pemimpin DPR di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Selatan. Apa urgensi kedatangan mereka?

  • Kuasa Hukum Tuding Penetapan Tersangka SDA Bermuatan Politis
    Kuasa Hukum Tuding Penetapan Tersangka SDA Bermuatan Politis
    Selasa, 31 Maret 2015 − 14:41 WIB

    Hukum  Kuasa hukum mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), Johnson Panjaitan menduga penetapan status tersangka kepada kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat muatan politis.

  • Aksi Menteri Yuddy Cium Tangan Puan Dicibir Para Netizen
    Aksi Menteri Yuddy Cium Tangan Puan Dicibir Para Netizen
    Selasa, 31 Maret 2015 − 14:33 WIB

    Politik  Aksi Menpan RB Yuddy Chrisnandi mencium tangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membuat heboh dunia maya.

  • Istana Effendi Simbolon Ngerti Neolib Enggak
    Istana: Effendi Simbolon Ngerti Neolib Enggak?
    Selasa, 31 Maret 2015 − 14:18 WIB

    Politik  Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menyindir Politikus PDIP Effendi Simbolon yang menuding kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena dipengaruhi oleh orang-orang proneolib.

 

shadow

JENDELA

  • Mencari Peruntungan Lewat Praperadilan

    Mencari Peruntungan Lewat Praperadilan

    Selasa, 24 Februari 2015 - 10:06 WIB

    Gugatan praperadilan bukan hal baru dalam penerapan hukum di Indonesia. Langkah ini kerap digunakan tersangka dalam upaya melepaskan status hukumnya. 

  • Revisi UU MD3 Cairkan Kebekuan Politik di DPR

    Revisi UU MD3, Cairkan Kebekuan Politik di DPR

    Sabtu, 20 Desember 2014 - 10:16 WIB

    UU MD3 memiliki peran penting, sebab produk legislasi DPR itu yang mengatur tentang kerja parlemen dari tingkat pusat sampai daerah.

TAJUK SINDO

  • Kontroversi Cilamaya

    Kontroversi Cilamaya

    Selasa, 31 Maret 2015 - 09:26 WIB

    Kontroversi proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang Jawa Barat semoga segera berakhir Pemerintah memastikan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut segera direalisasikan

OPINI

SUARA PARLEMEN

  • Iklan Malaysia Cambuk Indonesia

    Iklan Malaysia, Cambuk Indonesia

    Rabu, 04 Februari 2015 - 15:58 WIB

    Bunyi reklame di Malaysia yang menganjurkan memecat pekerja asal Indonesia membuat hubungan kedua negara kembali menghangat. Apa maksud iklan tersebut?

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan Belum Dapat Dinilai

    100 Hari Kerja Pemerintahan Belum Dapat Dinilai

    Jum'at, 30 Januari 2015 - 14:03 WIB

    Kerja Pemerintah Joko Widodo selama 100 hari ini belum bisa diberikan penilaian, karena terdapat kendala di internal maupun eksternal pemerintahan.