NASIONAL

  • Prasetyo Siap Seret Kader Nasdem dan KIH
    Senin, 24 November 2014 − 23:33 WIB

    Hukum  Penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai keraguan publik. Berbagai kalangan khawatir, Jaksa Agung berlatar belakang politik akan memble dalam menangani perkara-perkara hukum di Korps Adhyaksa tersebut.

  • Sys NS: Daripada Urus Demokrat, SBY Lebih Baik Aktif di PBB
    Senin, 24 November 2014 − 23:15 WIB

    Politik  Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mengalami trauma dengan momentum terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai berlambang segitiga itu pada Kongres Bandung.

  •  Prasetyo Tak Mau Tergesa-gesa Eksekusi Terpidana Mati
    Senin, 24 November 2014 − 22:50 WIB

    Hukum  Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan dirinya tidak mau tergesa-gesa mengeksekusi para terpidana mati.

  • Pertemuan Jokowi dan Gubernur Fokus Bahas Waduk
    Senin, 24 November 2014 − 22:40 WIB

    Politik  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan gubernur se-Indonesia banyak membahas terkait infrastruktur.

  • Keseriusan Jokowi-JK Berantas Mafia Migas Dipertanyakan
    Senin, 24 November 2014 − 22:09 WIB

    Politik  Indikasi pemerintah tidak serius memberantas mafia migas terlihat ketika penununjukkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

  • Rapat Pleno Golkar Ricuh, Massa AMPG Tolak Munas Dipercepat
    Senin, 24 November 2014 − 22:04 WIB

    Politik  Rapat pleno persiapan musyawarah nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar berlangsung ricuh. Puluhan massa dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menolak pelaksanaan Munas pada 30 November mendatang.

  • Merasa Solid, KPK Tak Terima Pemimpin Baru Sampai 2015
    Senin, 24 November 2014 − 21:59 WIB

    Hukum  Masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas akan berakhir pada Desember 2014. Namun, empat komisioner KPK lainnya menghendaki posisi Busro dikosongkan hingga Desember 2015 mendatang.

  • 8 Regulasi Yang Harus Direvisi Menteri LHK
    Senin, 24 November 2014 − 21:38 WIB

    Politik  Laju kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat pesat. Salah satu penyebabnya adalah praktik korupsi di sektor kehutanan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

  •  ICW Desak Menteri LHK Segera Revisi Regulasi Kehutanan
    Senin, 24 November 2014 − 19:59 WIB

    Politik  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya diminta untuk segera merevisi regulasi-regulasi tingkat nasional baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri lainnya yang berpotensi membuka praktik korupsi di sektor kehutanan.

 

shadow

TAJUK SINDO

  • Kejahatan (Makin) Memprihatinkan

    Kejahatan (Makin) Memprihatinkan

    Senin, 24 November 2014 - 10:05 WIB

    Keamanan sudah menjadi barang mahal di negara ini. Kejahatan jalanan terus menghantui masyarakat, terutama dengan maraknya geng motor yang makin tidak terkendali.

  • Jenius Hadapi MEA 2015

    Jenius Hadapi MEA 2015

    Sabtu, 22 November 2014 - 13:07 WIB

    Jika sebelumnya banyak pihak yang sangat khawatir ketika berbicara mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berjalan pada 2015, rupanya belakangan ini mulai muncul semangat-semangat positif untuk menghadapi itu.

OPINI

  • Setelah Harga BBM Naik

    Setelah Harga BBM Naik

    Senin, 24 November 2014 - 13:56 WIB

    Pilihan sulit telah ditempuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) atas pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

JENDELA

  •  Kontroversi Politis Jaksa Agung Prasetyo

    Kontroversi Politis Jaksa Agung Prasetyo

    Sabtu, 22 November 2014 - 19:39 WIB

    Sejak tahun 1945 Indonesia sudah mempunyai Jaksa Agung. Gatot Taroenamihardja merupakan Jaksa Agung pertama yang menjabat dari tahun 1945 kemudian dilanjutkan oleh Kasman Singodimedjo sampai tahun 1946.

SUARA POLITIKUS

7 QUESTIONS

  • Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Jum'at, 31 Oktober 2014 - 09:38 WIB

    Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy menyindir pernyataan sejumlah petinggi parpol mengenai keabsahan Muktamar VIII yang digelar Suryadharma Ali (SDA).