NASIONAL

  •  ICW Desak Menteri LHK Segera Revisi Regulasi Kehutanan
    Senin, 24 November 2014 − 19:59 WIB

    Politik  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya diminta untuk segera merevisi regulasi-regulasi tingkat nasional baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri lainnya yang berpotensi membuka praktik korupsi di sektor kehutanan.

  • Bukan Institusi Negara, KPK Tak Bisa Awasi Munas Golkar
    Senin, 24 November 2014 − 19:45 WIB

    Hukum  Permintaan Partai Golkar agar KPK ikut mengawasi jalannya musyawarah nasional (Munas) ke-IX Golkar yang digelar di Bali tampaknya bakal sulit dipenuhi. Pasalnya, KPK menilai Golkar bukanlah institusi negara.

  • SBY Diminta Hentikan Praktik KKN di Tubuh Demokrat
    Senin, 24 November 2014 − 19:39 WIB

    Politik  Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD) meminta Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menghentikan praktik KKN di dalam tubuh partai berlambang bintang segitiga tersebut.

  • FKPD Nilai Partai Demokrat Perlu Disembuhkan
    Senin, 24 November 2014 − 19:24 WIB

    Politik  Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD) akan menggelar acara Silatnas II di Jakarta pada Januari 2015 mendatang.

  • Tiga Kali Mangkir, DPR Bisa Panggil Paksa Menteri Jokowi
    Senin, 24 November 2014 − 18:54 WIB

    Politik  Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyayangkan adanya sikap agar menteri Jokowiuntuk sementara waktu menunda ikut rapat komisi dengan DPR.

  • Mensos Bicara Soal Perbatasan dengan Redaksi SINDO
    Senin, 24 November 2014 − 18:34 WIB

    Sosial & Budaya  Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menilai penyelesaian masalah sosial di wilayah perbatasan harus ditangani secara bersama.

  • PT Berkah Karya Laporkan Tiga Hakim MA ke PPATK
    Senin, 24 November 2014 − 18:26 WIB

    Hukum  PT Berkah Karya Bersama telah melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung (MA) yang menangani sengketa perkara kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

  • Priyo Minta KPK Awasi Munas Golkar
    Senin, 24 November 2014 − 17:36 WIB

    Politik  Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta KPK ikut mengawasi jalannya musyawarah nasional (Munas) IX yang digelar di Pulau Dewata, Bali.

  •  Antasari Kecewa dengan Jawaban Mayapada dan Polda Metro
    Senin, 24 November 2014 − 17:30 WIB

    Hukum  Perwakilan dari RS Mayapada dan Polda Metro Jaya dalam mediasi bersama dengan Antasari Azhar mengaku sama sekali tidak mengetahui soal keberadaan baju Nasrudin Zulkarnaen yang digugat mantan Ketua KPK itu dalam sidang perdatanya.

 

shadow

TAJUK SINDO

  • Kejahatan (Makin) Memprihatinkan

    Kejahatan (Makin) Memprihatinkan

    Senin, 24 November 2014 - 10:05 WIB

    Keamanan sudah menjadi barang mahal di negara ini. Kejahatan jalanan terus menghantui masyarakat, terutama dengan maraknya geng motor yang makin tidak terkendali.

  • Jenius Hadapi MEA 2015

    Jenius Hadapi MEA 2015

    Sabtu, 22 November 2014 - 13:07 WIB

    Jika sebelumnya banyak pihak yang sangat khawatir ketika berbicara mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berjalan pada 2015, rupanya belakangan ini mulai muncul semangat-semangat positif untuk menghadapi itu.

OPINI

  • Setelah Harga BBM Naik

    Setelah Harga BBM Naik

    Senin, 24 November 2014 - 13:56 WIB

    Pilihan sulit telah ditempuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) atas pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

JENDELA

  •  Kontroversi Politis Jaksa Agung Prasetyo

    Kontroversi Politis Jaksa Agung Prasetyo

    Sabtu, 22 November 2014 - 19:39 WIB

    Sejak tahun 1945 Indonesia sudah mempunyai Jaksa Agung. Gatot Taroenamihardja merupakan Jaksa Agung pertama yang menjabat dari tahun 1945 kemudian dilanjutkan oleh Kasman Singodimedjo sampai tahun 1946.

SUARA POLITIKUS

7 QUESTIONS

  • Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Romi Minta Politikus Lain Tak Urusi PPP

    Jum'at, 31 Oktober 2014 - 09:38 WIB

    Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy menyindir pernyataan sejumlah petinggi parpol mengenai keabsahan Muktamar VIII yang digelar Suryadharma Ali (SDA).