NASIONAL

  • Ketua DPD Tak Setuju Alutsista TNI Harus Semua Baru
    Ketua DPD Tak Setuju Alutsista TNI Harus Semua Baru
    Selasa, 07 Juli 2015 − 04:59 WIB

    Pertahanan  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman tidak setuju dengan anggapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI harus baru.

  • Modus Petahana Jelang Pilkada Serentak 2015
    Modus Petahana Jelang Pilkada Serentak 2015
    Selasa, 07 Juli 2015 − 04:28 WIB

    Politik  Menjelang Pilkada Serentak 2015, ada dugaan petahana (incumbent) menahan realisasi anggaran untuk menaikkan elektabilitas.

  • Eks Gubernur Papua Didakwa Rugikan Negara Rp43 M
    Eks Gubernur Papua Didakwa Rugikan Negara Rp43 M
    Selasa, 07 Juli 2015 − 03:54 WIB

    Hukum  Sidang perdana Gubernur Papua periode 2006-2011 Barnabas Suebu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

  • 31 Provinsi Rawan Konflik Pilkada
    31 Provinsi Rawan Konflik Pilkada
    Selasa, 07 Juli 2015 − 02:52 WIB

    Politik  Kapolri Badrodin Haiti mengatakan, Polri telah memetakan daerah rawan di Pilkada Serentak 2015 dan telah menyiapkan rencana antisipasi.

  • Lima Fraksi Dorong Revisi UU MK
    Lima Fraksi Dorong Revisi UU MK
    Selasa, 07 Juli 2015 − 01:28 WIB

    Politik  Lima fraksi di DPR mendorong untuk revisi Undang-undang (UU) Nomor 24//2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Kunjungi Pesantren Ini Pesan HT kepada Para Santri
    Kunjungi Pesantren, Ini Pesan HT kepada Para Santri
    Senin, 06 Juli 2015 − 22:43 WIB

    Humaniora  Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ma'arif yang terletak di Desa Banyuputih, Batang, Jawa Tengah, Senin siang.

  • Soal JHT DPR Minta Jokowi Evaluasi Anak Buahnya
    Soal JHT, DPR Minta Jokowi Evaluasi Anak Buahnya
    Senin, 06 Juli 2015 − 22:32 WIB

    Humaniora  Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi kinerja menteri yang terlibat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua.

  • Jika Kembali Absen Eks Wali Kota Makassar Masuk DPO
    Jika Kembali Absen, Eks Wali Kota Makassar Masuk DPO
    Senin, 06 Juli 2015 − 22:20 WIB

    Hukum  Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menutup kemungkinan memasukan nama mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam daftar pencarian orang atau buronan.

  • Amankan Pilkada Polri Bentuk Empat Satgas
    Amankan Pilkada, Polri Bentuk Empat Satgas
    Senin, 06 Juli 2015 − 21:51 WIB

    Pertahanan  Polri menegaskan siap untuk mengamankan pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.

  • Panglima TNI Ajukan Renstra Pemeliharaan Alutsista
    Panglima TNI Ajukan Renstra Pemeliharaan Alutsista
    Senin, 06 Juli 2015 − 21:06 WIB

    Pertahanan  Mabes TNI telah menyusun Rencana Strategis pemeliharaan dan perbaikan alat utama sistem senjata atau alutsista). Renstra tersebut dalam waktu dekat akan diserahkan ke Presiden untuk kemuian ditandatangani menjadi Peraturan Presiden.

  • Jenderal Moeldoko Dinilai Berhasil Pimpin TNI
    Jenderal Moeldoko Dinilai Berhasil Pimpin TNI
    Senin, 06 Juli 2015 − 20:52 WIB

    Pertahanan  Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun dari jabatan Panglima TNI pada 1 Agustus mendatang dinilai telah berhasil memimpin TNI.

  • Fraksi fraksi di DPR Setuju Revisi KUHP
    Fraksi-fraksi di DPR Setuju Revisi KUHP
    Senin, 06 Juli 2015 − 20:26 WIB

    Hukum  Sejumlah fraksi partai politik di DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah.

  • Hasil Rapat Gabungan DPR Pemerintah Soal Pilkada Serentak
    Hasil Rapat Gabungan DPR-Pemerintah Soal Pilkada Serentak
    Senin, 06 Juli 2015 − 20:02 WIB

    Politik  Rapat gabungan antara DPR dan pemerintah serta sejumlah lembaga lain yang membahas persiapan pemilihan kepala daerah serentak menghasilkan tiga kesimpulan. Salah satunya, soal waktu penyelesaian sengketa pilkada.

  • Soal Pilkada DPR Respons Positif Permintaan MK
    Soal Pilkada, DPR Respons Positif Permintaan MK
    Senin, 06 Juli 2015 − 19:36 WIB

    Politik  DPR menilai perlu ada revisi terbatas Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Revisi terbatas dianggap penting untuk merespons keberatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait waktu penyelesaian sengketa pilkada.

  • MK Minta Penyelesaian Sengketa Pilkada 60 Hari
    MK Minta Penyelesaian Sengketa Pilkada 60 Hari
    Senin, 06 Juli 2015 − 18:42 WIB

    Politik  Mahkamah Konstitusi berharap waktu penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) diperpanjang dari 45 hari menjadi 60 hari kerja.

  • Khawatir Mandek Polri Bentuk Posko Sembilan Kasus Kakap
    Khawatir Mandek, Polri Bentuk Posko Sembilan Kasus Kakap
    Senin, 06 Juli 2015 − 17:52 WIB

    Hukum  Badan Reserse Kriminal Polri akan mendirikan posko khusus untuk memantau penanganan sembilan kasus dugaan korupsi senilai triliunan rupiah.

  • Ketua Bawaslu Emosi Lembaganya Dianggap Aksesori Pemilu
    Ketua Bawaslu Emosi Lembaganya Dianggap Aksesori Pemilu
    Senin, 06 Juli 2015 − 17:36 WIB

    Politik  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad tidak terima lembaganya dianggap hanya aksesori atau pelengkap dalam kegiatan pemilu.

  • Banyak Orangtua Minim Pengetahuan UU Perlindungan Anak
    Banyak Orangtua Minim Pengetahuan UU Perlindungan Anak
    Senin, 06 Juli 2015 − 17:33 WIB

    Humaniora  Tiap tahun terjadi peningkatan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap anak, bahkan banyak pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan orang terdekatnya.

 

shadow

JENDELA

  • Liku liku SBY Duduki Singgasana Demokrat

    Liku-liku SBY Duduki Singgasana Demokrat

    Jum'at, 15 Mei 2015 - 07:38 WIB

    Sejak beredar kabar ada penggalangan dukungan terhadap SBY untuk kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat, benih-benih perlawanan pun muncul.

  • Usai Nepal Gempa Besar Hantui Sumatera

    Usai Nepal, Gempa Besar Hantui Sumatera

    Selasa, 05 Mei 2015 - 18:55 WIB

    Para pakar gempa memprediksi, usai Nepal gempa dahsyat berikutnya kemungkinan terjadi di wilayah Sumatera.

TAJUK SINDO

  • Kebakaran Bandara Soekarno-Hatta

    Kebakaran Bandara Soekarno-Hatta

    Senin, 06 Juli 2015 - 10:31 WIB

    Bandara Internasional Soekarno Hatta Soetta kembali diterpa masalah Kebakaran terjadi di Terminal 2 hampir melumpuhkan operasional penerbangan di bandara terbesar di Indonesia tersebut

OPINI

  • Revisi Undang-Undang KPK

    Revisi Undang-Undang KPK

    Senin, 06 Juli 2015 - 10:31 WIB

    Siapa pun memahami bahwa semua peraturan yang dibuat oleh manusia bukan kitab suci yang tidak boleh diperbaiki atau direvisi

SUARA PARLEMEN