NASIONAL

  • 135 RUU Masuk Prolegnas 2014-2019
    Kamis, 29 Januari 2015 − 04:30 WIB

    Politik  Sekitar 135 Rancangan Undang-undang akan masuk ke dalam program legislasi nasional prolegnas periode 2014-2019.

  • Hasto Disarankan Ungkap Bukti Tudingan Lobi Politik Abraham Samad
    Kamis, 29 Januari 2015 − 03:28 WIB

    Politik  Dugaan adanya lobi politik Ketua KPK Abraham Samad yang diungkap Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto harus segera dibuktikan benar atau tidaknya.

  • Pengamat Sarankan Hasto Tunggu Suasana Dingin, Baru Ungkapkan Bukti
    Kamis, 29 Januari 2015 − 02:31 WIB

    Politik  Pengamat politik Haryadi menyarankan sebaiknya Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menahan diri menunggu suasana dingin baru kemudian mengungkapkan bukti.

  • Romi Yang Bisa Ikut Pilkada DPD Bukan DPC PPP
    Rabu, 28 Januari 2015 − 22:26 WIB

    Politik  Partai Persatuan Pembangunan PPP kubu Romahurmuziy telah mengubah nomenklatur kepengurusan di tingkat kabupatenkota dari Dewan Pimpinan Cabang DPC menjadi Dewan Pimpinan Daerah DPD.

  • PPP Romahurmuziy Tolak Imunitas KPK
    Rabu, 28 Januari 2015 − 22:17 WIB

    Hukum  Partai Persatuan Pembangunan PPP versi Muktamar Surabaya menolak usulan pemberian perlakuan istimewa bagi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam menjalankan tugas.

  • Ketua Umum PBNU Minta Golkar Solid
    Rabu, 28 Januari 2015 − 22:10 WIB

    Politik  Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta kedua kubu di Partai Golkar yang selama ini saling berseberangan untuk solid dan tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan egonya masing-masing.

  • Anak Sulung SDA Mangkir dari Pemeriksaan KPK
    Rabu, 28 Januari 2015 − 21:50 WIB

    Hukum  Kartika Yudhisti mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kartika adalah anak sulung dari mantan Menteri Agama Suryadharma Ali SDA.

  • Terkait Nasib BW, KPK Tunggu Keppres Jokowi
    Rabu, 28 Januari 2015 − 21:16 WIB

    Hukum  Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku masih menunggu Keputusan Presiden Keppres Presiden Joko Widodo Jokowi terkait pemberhentian sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto BW.

  • Hikmahanto Proses Pemberhentian BW Harus Sesuai Ketentuan
    Rabu, 28 Januari 2015 − 20:36 WIB

    Hukum  Tim Independen pencari fakta dalam upaya penyelesaian masalah hubungan Polri dan KPK menilai proses pemberhentian sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto BW dinilai harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.

  • Perppu Pilkada Memungkinkan Dijudicial Review
    Rabu, 28 Januari 2015 − 20:19 WIB

    Politik  Pemimpin DPR bersama Komisi II mengundang Mahkamah Konstitusi MK untuk berdiskusi mengenai Perppu Pilkada yang belum lama ini disahkan menjadi undang-undang melalui paripurna DPR.

 

shadow

TAJUK SINDO

  • Tim Independen

    Tim Independen

    Rabu, 28 Januari 2015 - 10:47 WIB

    Pemerintah akhirnya memutuskan membentuk tim independen untuk menyelesaikan polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan kepolisian Republik Indonesia Polri.

  • Izin Usaha Satu Atap

    Izin Usaha Satu Atap

    Selasa, 27 Januari 2015 - 09:45 WIB

    Sebuah peristiwa tak lazim telah terjadi di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM.

OPINI

  • Bukan Sekadar Oknum

    Bukan Sekadar Oknum

    Rabu, 28 Januari 2015 - 11:43 WIB

    Dalam beberapa minggu terakhir ini dunia politik kitamemanasakibattimbulnya perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kepolisian Republik Indonesia Polri.

JENDELA

SUARA POLITIKUS

  • KPK, Polri dan Nawacita

    KPK, Polri dan Nawacita

    Selasa, 27 Januari 2015 - 13:47 WIB

    Bagi saya Selamatkan Rakyat dan Bangsa, Benahi KPK dan Polri. Bukan hal etis jika kedua belah kubu saling membuka kebobrokan, saling tuding, sampai hasil BAP kedua belah pihak yang tertuduh pun bisa beredar tanpa sensor.

KOLOM CAK ALI

  • BUMN sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

    BUMN sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

    Rabu, 28 Januari 2015 - 13:50 WIB

    Salah satu peran pemerintah dalam ekonomi nasional adalah mendirikan BUMN yang ditujukan menjadi agent of development, serta mengambil posisi untuk mencari keuntungan bagi negara.