NASIONAL

  • Ical Gugat Agung Laksono dan Menkumham Rp1 17 Triliun

    Senin, 04 Mei 2015 − 12:18 WIB

    Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggugat Agung Laksono dkk dan Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasonna Laoly sebesar Rp1 017 000 000 000

  • Novel Akan Gugat Polri Ini Reaksi Kabareskim

    Senin, 04 Mei 2015 − 12:03 WIB

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan akan menggugat praperadilan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

  • Novel Baswedan Akan Gugat Bareskrim Polri

    Senin, 04 Mei 2015 − 11:11 WIB

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan akan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri

  • Ratusan Polisi Jaga Sidang Sengketa Partai Golkar

    Senin, 04 Mei 2015 − 10:30 WIB

    Ratusan polisi melakukan penjagaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pejagaan itu untuk mengamankan jalannya sidang sengketa kepengurusan Partai Golkar yang digelar pada hari ini

  • Golkar Ical Cium Aroma Ketakutan Kubu Agung Laksono

    Senin, 04 Mei 2015 − 06:19 WIB

    Idrus Marham selaku Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali optimis PTUN akan membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono

  • Hakim Minta Ical dan Agung Siapkan Bukti bukti
    Hakim Minta Ical dan Agung Siapkan Bukti-bukti
    Senin, 04 Mei 2015 − 12:52 WIB

    Hukum  Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara meminta kubu Aburizal Bakrie menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan Musyawarah Nasional Golkar di Ancol, Jakarta bermasalah.

  • Yusril Kubu Agung Laksono Sering Pelintir Putusan Mahkamah Golkar
    Yusril: Kubu Agung Laksono Sering Pelintir Putusan Mahkamah Golkar
    Senin, 04 Mei 2015 − 12:17 WIB

    Hukum  Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan pakar administrasi negara untuk menjelaskan maksud putusan Mahkamah Partai Golkar.

  • Golkar Ical Hadirkan Pakar Administrasi Negara di PTUN
    Golkar Ical Hadirkan Pakar Administrasi Negara di PTUN
    Senin, 04 Mei 2015 − 12:15 WIB

    Hukum  Sidang lanjutan sengketa kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali digelar siang ini.

  • Hakim Beri Kesempatan Agung dan Ical Mediasi
    Hakim Beri Kesempatan Agung dan Ical Mediasi
    Senin, 04 Mei 2015 − 11:39 WIB

    Politik  Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan kesempatan terhadap kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk kembali melakukan mediasi.

  • Pemerintah Diminta Antisipasi Kebocoran dan Keterlambatan Soal UN
    Pemerintah Diminta Antisipasi Kebocoran dan Keterlambatan Soal UN
    Senin, 04 Mei 2015 − 10:57 WIB

    Edukasi  Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimulai pada hari ini. UN akan digelar hingga Kamis 7 Mei mendatang. Pemerintah dan pihak terkait diminta untuk mengambil pelajaran dari UN tingkat SMA beberapa waktu lalu.

  • Ical Minta Hakim Hentikan Klaim Agung Laksono
    Ical Minta Hakim Hentikan Klaim Agung Laksono
    Senin, 04 Mei 2015 − 10:44 WIB

    Politik  Kubu Aburizal Bakrie atau Ical akan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pejngadilan Negeri Jakarta Utara agar memerintahkan kubu Agung Laksono menghentikan aktivitasnya yang mengatasnamakan Partai Golkar.

  • Menteri Marwan Minta Kades Optimalkan Dana Desa
    Menteri Marwan Minta Kades Optimalkan Dana Desa
    Senin, 04 Mei 2015 − 10:00 WIB

    Politik  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar meminta kepala desa menyiapkan rencana optimalisasi dana desa yang pencairannya tinggal menunggu proses administrasi.

  • DPR Perlu Mereformasi Manajemen Legislasi
    DPR Perlu Mereformasi Manajemen Legislasi
    Senin, 04 Mei 2015 − 09:40 WIB

    Politik  Sudah tujuh bulan DPR bekerja, namun baru dua rancangan undang-undang (RUU) yang berhasil disahkan dari 37 RUU program legislasi nasional prioritas 2015.

  • Yusril Hadapi Sidang PTUN dengan Gentle
    Yusril: Hadapi Sidang PTUN dengan Gentle
    Senin, 04 Mei 2015 − 07:05 WIB

    Hukum  Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Partai Golkar kepengurusan Ical mengaku optimis akan memenangkan persidangan di PTUN selama tidak ada intervensi dari pihak tertentu.

  • KPU Dinilai Lakukan Contempt of Parliament
    KPU Dinilai Lakukan Contempt of Parliament
    Minggu, 03 Mei 2015 − 22:26 WIB

    Hukum  Bambang Soesatyo selaku Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali menegaskan pihaknya akan berupaya menentang sikap KPU

  • Alasan Golkar Agung Yakin Menang di PTUN
    Alasan Golkar Agung Yakin Menang di PTUN
    Minggu, 03 Mei 2015 − 21:15 WIB

    Hukum  Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol TB Ace Hasan Syadily menegaskan, SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono didasari keputusan sidang Mahkamah Partai Golkar.

  • Perspektif Hukum Bisa Hindari Kegaduhan KPK Polri
    Perspektif Hukum Bisa Hindari Kegaduhan KPK-Polri
    Minggu, 03 Mei 2015 − 15:15 WIB

    Hukum  Semua pihak diminta menghormati langkah Bareskrim Mabes Polri melakukan penagguhan penahanan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

  • Komisi III Ingatkan Jangan Ada Intervensi dalam Kasus Novel
    Komisi III Ingatkan Jangan Ada Intervensi dalam Kasus Novel
    Minggu, 03 Mei 2015 − 13:50 WIB

    Hukum  Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy mengingatkan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk penyidik KPK Novel Baswedan.

  • Panlok SBMPTN Jakarta Targetkan 51 Ribu Peserta Ujian
    Panlok SBMPTN Jakarta Targetkan 51 Ribu Peserta Ujian
    Minggu, 03 Mei 2015 − 11:06 WIB

    Edukasi  Panitia Lokasi (panlok) SMBTN 2015 Jakarta yang terdiri dari empat universitas menargetkan bisa menjaring 51 ribu peserta ujian.

  • PSHK Nilai Novel Baswedan Perlu Ajukan Praperadilan
    PSHK Nilai Novel Baswedan Perlu Ajukan Praperadilan
    Minggu, 03 Mei 2015 − 07:40 WIB

    Hukum  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai penyidik KPK Novel Baswedan perlu mengajukan gugatan praperadilan terhadap proses hukum yang telah dilakukan Bareskrim Mabes Polri.

  • Komisioner KPK Disarankan Nonaktifkan Novel Baswedan
    Komisioner KPK Disarankan Nonaktifkan Novel Baswedan
    Minggu, 03 Mei 2015 − 05:43 WIB

    Hukum  Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan untuk memberhentikan sementara Novel Baswedan dari posisinya sebagai penyidik.

  • KPK Dinilai Dramatisasi Kasus Novel
    KPK Dinilai Dramatisasi Kasus Novel
    Minggu, 03 Mei 2015 − 04:19 WIB

    Hukum  Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Bandung, Romli Atmasasmita menilai kasus penahanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan adalah kasus biasa atau tidak istimewa.

  • Novel Pertimbangkan Ajukan Praperadilan
    Novel Pertimbangkan Ajukan Praperadilan
    Minggu, 03 Mei 2015 − 00:55 WIB

    Hukum  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penangkapan maupun penahanan terhadap dirinya oleh Badan Reserse dan Kriminal  Mabes Polri.

 

shadow

JENDELA

  • Manajemen Informasi Kinerja KPK Mati Suri

    Manajemen Informasi Kinerja KPK Mati Suri

    Jum'at, 24 April 2015 - 08:21 WIB

    Gonjang ganjing dan peristiwa yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir tiga bulan membuat lembaga antikorupsi itu kelimpungan.

  • Mencari Peruntungan Lewat Praperadilan

    Mencari Peruntungan Lewat Praperadilan

    Selasa, 24 Februari 2015 - 10:06 WIB

    Gugatan praperadilan bukan hal baru dalam penerapan hukum di Indonesia. Langkah ini kerap digunakan tersangka dalam upaya melepaskan status hukumnya. 

TAJUK SINDO

  • Penangkapan Novel

    Penangkapan Novel

    Senin, 04 Mei 2015 - 11:40 WIB

    Penangkapan salah satu penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri akhir pekan lalu benar benar menyedot perhatian masyarakat

OPINI

  • Warning Perekonomian Nasional

    Warning Perekonomian Nasional

    Senin, 04 Mei 2015 - 11:43 WIB

    Dalam beberapa pekan terakhir kinerja perekonomian nasional masih terus tertekan Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren negatif baik di sektor riil maupun keuangan dan pasar modal

SUARA PARLEMEN

  • Ketika Pemimpin Tidak Bisa Berbuat Lebih

    Ketika Pemimpin Tidak Bisa Berbuat Lebih

    Jum'at, 03 April 2015 - 01:20 WIB

    SISTEM politik Indonesia mengalami dinamika dari dulu hingga sekarang. Untuk melihat sejarah panjang sistem politik di Indonesia perlu dilakukan analisis proses politik di Indonesia.

  • Iklan Malaysia Cambuk Indonesia

    Iklan Malaysia, Cambuk Indonesia

    Rabu, 04 Februari 2015 - 15:58 WIB

    Bunyi reklame di Malaysia yang menganjurkan memecat pekerja asal Indonesia membuat hubungan kedua negara kembali menghangat. Apa maksud iklan tersebut?